Publik tak puas kinerja 6 bulan Jokowi-JK, PDIP sebut 3 penyebabnya

Merdeka.com - Lembaga survei Poltracking merilis hasil survei yang menyimpulkan publik belum puas dengan kinerja Jokowi-JK selama enam bulan terakhir. PDIP sebagai partai pengusung pasangan itu menilai, wajar jika masyarakat kurang puas karena ada beberapa faktor yang selama menghambat kinerja pemerintah hingga kurang maksimal.

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyebut setidaknya ada tiga faktor yang menjadi penyebabnya.

"Pertama, kondisi politik nasional yang masih terimbas konflik kepentingan pascapilpres yang masih belum juga selesai. Bahkan perseteruan tersebut dilanjutkan di parlemen dengan membuat blok politik KMP dan KIH hingga saat ini. Perseteruan politik antara KIH dan KMP di DPR saja sudah memakan waktu sekitar 3 bulan dan praktis pada masa itu hubungan pemerintah dan DPR mengalami stagnasi," kata Basarah di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).

Faktor kedua, lanjut Basarah, adaptasi presiden dan wakil presiden bersama para menteri-menterinya terlalu lamban sehingga belum menemukan chemistry atau format yang sesuai sehingga mereka bisa cepat bekerja dalam satu rampak barisan pemerintahan yang solid.

"Hal tersebut diperparah lagi atas ulah beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang punya hidden agenda sendiri di pemerintahan," cetus Basarah.

Faktor ketiga, ungkap dia, paradigma pemerintahan yang dibangun oleh presiden Jokowi belum sepenuhnya dapat diterima parpol-parpol pengusung dan pendukungnya.

"Jokowi menganggap bahwa parpol-parpol pengusung hanya merupakan salah satu bagian yang sama dengan kelompok-kelompok pendukung lainnya dalam proses politik kemenangan Jokowi sebagai presiden waktu itu. Sehingga Jokowi membuat pola komunikasi dan koordinasi yang sama antara parpol-parpol pengusung dan pendukungnya dengan kekuatan pendukung Jokowi lainnya di luar parpol," papar dia.

Padahal, ujar Basarah, di sisi lain, parpol-parpol pengusung dan pendukung, terutama PDIP menganggap bahwa pemerintahan Jokowi-JK lahir dari rahim politik PDIP dan parpol-parpol pendukung lainnya. "Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat 2 UUD 1945 dan UU Pilpres," tegasnya.

Basarah menilai, selama ini telah terjadi kesalahpahaman politik antara presiden dan parpol-parpol pengusung dan pendukungnya sehingga akhirnya sinergi antara pemerintah dgn parpol pengusung dan pendukung menjadi tidak maksimal.

"Berbeda pada saat SBY berkuasa, dia menempatkan posisi politik partai pendukung pilpres dalam posisi yang sangat strategis hingga membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab)," pungkas anggota Komisi III DPR ini.