Follow
Pukul Mulyadi, Mustofa Assegaf akan dipindah dari Komisi VII DPR
Merdeka.com - Politikus PPP Hasrul Azwar mengaku terkejut dengan perkelahian antara koleganya Mustofa Assegaf dengan Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi. Terlebih, Mulyadi telah melaporkan kejadian ini ke kepolisian.
"Tapi kalau soal lanjut ke kepolisian itu hak Mulyadi. Harus diikuti prosedur dan saya dengar ada harapan pimpinan dewan mau ini diselesaikan secara musyawarah agar tidak berlanjut ke ranah hukum," kata Hasrul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/4).
Agar kejadian ini tak terulang, Hasrul memastikan akan memindahkan Mustofa dari Komisi VII. Hal tersebut juga berdasarkan masukan dari beberapa fraksi.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang digugat oleh Ganjar-Mahfud? Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo tidak menyampaikan selamat pada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saya mendengar mayoritas teman-teman menghendaki seperti itu dari berbagai fraksi, untuk sementara dia akan dipindahkan," kata dia.
Selain itu, anggota Komisi III ini menyerahkan sepenuhnya wewenang ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) apakah akan memberikan sanksi ke adik kandung Politikus Demokrat Nurhayati Assegaf itu berupa pergantian antar waktu (PAW).
"MKD bisa mem-PAW-kan anggota, kita ikuti hasil putusan MKD. UUMD3 yang baru memang bisa MKD melakukan PAW," tukasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 Teradu Ketua KPU RI
Baca Selengkapnya
Afifuddin ditunjuk sebagai Plt Ketua KPU dalam rapat pleno komisioner KPU
Baca Selengkapnya
Pemanggilan itu dilakukan Komisi II DPR untuk meminta penjelasan atau mendengarkan langsung dari pihak DKPP terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.
Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Mochammad Afifuddin ditunjuk sebagai Plt Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asy'ari.
Baca Selengkapnya
Komisioner KPU melakukan rapat pleno memutuskan Pelaksana Tugas Ketua KPU setelah Hasyim Asy'ari diberhentikan karena kasus asusila
Baca Selengkapnya
Arsul Sani menggantikan Wahiduddin Adams yang akan memasuki masa pensiun.
Baca Selengkapnya
Dengan diberhentikannya Hasyim, secara otomatis akan langsung digantikan posisinya.
Baca Selengkapnya
Hasyim Asy'ari resmi dipecat DKPP dari jabatannya sebagai Ketua KPU karena terlibat kasus dugaan tindak asusila.
Baca Selengkapnya
Puan juga menyoroti proses seleksi perlu dievaluasi mengingat sebelumnya juga ada kasus komisioner tersandung kasus hukum.
Baca Selengkapnya
DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca Selengkapnya
DKPP juga meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.
Baca Selengkapnya
Anwar Usman juga disanksi tidak bisa mengikuti dalam sidang perkara hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya