Pungli di Tanjung Priok, DPR Kritik Kerja Satgas Saber Pungli yang Dibentuk Jokowi

Merdeka.com - Anggota Komisi III Didik Mukrianto menyoroti kinerja Satgas Saber Pungli yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyikapi temuan kasus pungli dalam kunjungan Presiden ke Terminal Tanjung Priok.

Menurut dia, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas yang dibentuk melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 itu, lanjut dia, menyelenggarakan fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi.

Menurut politisi Demokrat ini, jika Perpres tersebut dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sejak 2016 hingga saat ini, maka idealnya Pungli sudah tidak ada lagi. Kalaupun pungli masih terjadi, seharusnya temuan kasusnya akan kecil sekali.

"Faktanya Presiden menemukan sendiri praktik pungli yang merajalela," kata dia, saat dihubungi, Jumat (11/6).

Temuan pungli oleh Presiden, lanjut dia, tentunya memunculkan pertanyaan terkait pelaksanaan Perpres No. 87 Tahun 2016 dan kiprah Satgas Saber Pungli.

"Apakah sekedar hanya menjadi produk politik yang berbasis kosmetik ataukah keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli?," urai dia.

Seharusnya pemberantasan pungli bisa dilakukan secara masif dan berkesinambungan. Mengingat Satgas Saber Pungli dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada orang nomor satu di negeri ini.

"Bisa jadi temuan Presiden terkait dengan pungli di Tanjung Priok itu sebagai pengingat Allah SWT kepada Presiden untuk memenuhi janji dan komitmen yang belum tertunaikan," ungkap dia.

Kejadian di Terminal Tanjung Priok diharapkan menjadi momentum bagi Presiden untuk membenahi Satgas Saber Pungli.

"Harapan kita semua Presiden segera menyadarinya dan mengingatkan para Satgas Saber Pungli untuk melakukan pemberantasan yang masif hingga pungli bisa teratasi," tandas dia.