Puskapol UI Soroti 'Ruang Gelap' Lobi Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu

Merdeka.com - Pemerintah segera mengirim 24 nama calon anggota KPU dan Bawaslu ke DPR. 24 Nama tersebut baka menjalani uji kepatutan dan kelayakan di parlemen sebelum dipilih DPR dan dilantik oleh Presiden Jokowi.

Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mengatakan, akses terhadap partai politik menjadi tantangan bagi kandidat Anggota KPU dan Bawaslu pada fit and proper test nantinya.

“Harus kita akui bahwa berbeda dengan mekanisme seleksi sebelumnya yang ditangani oleh tim seleksi, fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) adalah mekanisme politis di mana kandidat diharuskan melakukan komunikasi, melobi, bahkan meminta dukungan politisi di parlemen,” kata Hurriyah dikutip dari Antara, Minggu (9/1).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi paparan materi dalam seminar bertajuk ‘Menyoal Seleksi Penyelenggaraan Pemilu: Prospek dan Tantangan Fit and Proper Test di DPR’ yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube PUSaKO FHUA dan dipantau dari Jakarta, Minggu.

Oleh karena itu, pada uji kelayakan dan kepatutan, akan terdapat pertemuan antara dua kepentingan, yakni kepentingan partai politik dan kepentingan politik kandidat komisioner KPU dan Bawaslu.

“Tetapi tentu saja, ketika kita berbicara dalam konteks kepentingan, jangan sampai ini menihilkan upaya kita untuk menghasilkan komisioner-komisioner terpilih yang memiliki integritas, visi, dan inovasi untuk mewujudkan pemilu yang demokratis nantinya,” ujar dia.

Untuk melakukan komunikasi dengan politisi di parlemen, kandidat harus memiliki akses kepada partai politik untuk membuktikan kemampuan komunikasi kandidat di dalam proses seleksi ini.

Akan tetapi, Hurriyah melanjutkan, tidak semua kandidat memiliki akses kepada seluruh partai politik atau tokoh-tokoh kunci di DPR. Dengan demikian, ia berpandangan bahwa proses komunikasi di dalam fit and proper test perlu dibuka seluas-luasnya, termasuk untuk kandidat perempuan.

“Lagi-lagi riset Puskapol UI menunjukkan bahwa memang salah satu tantangan yang dihadapi oleh kandidat perempuan di dalam proses seleksi itu adalah akses terhadap partai politik,” ucap dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI ini.

Kemudian, ia menambahkan, tidak semua kandidat, terutama perempuan, memiliki jejaring politik dan dukungan politik yang kuat di parlemen. Apalagi, misalnya ada kendala psikologis untuk berkomunikasi kepada partai.

Dia menegaskan, baik partai politik maupun kandidat perlu sama-sama membuka diri dan memiliki kemauan untuk saling berkomunikasi, karena uji kelayakan dan kepatutan memang proses politik yang mengharuskan ada komunikasi.

“Tidak boleh ada ruang gelap di dalam proses politik di DPR,” kata Hurriyah.

Keterlibatan Publik

Hurriyah menambahkan keterlibatan publik dalam proses tersebut dapat berkontribusi dalam penguatan kelembagaan pemilu.

“Keterlibatan publik dalam proses seleksi sebenarnya juga memberi manfaat di dalam mendorong penguatan kelembagaan pemilu. Di dalam konteks fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan, red.), keterlibatan publik akan membantu memberi masukan kepada anggota DPR,” kata Hurriyah.

Keterlibatan publik, menurut dia, dapat membantu panitia seleksi dan DPR untuk menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki keterampilan tinggi terkait kepemiluan dan manajerial, serta memiliki integritas sebagai penyelenggara pemilu.

Ketiga kriteria tersebut, menurut Hurriyah, penting untuk dimiliki oleh anggota KPU dan Bawaslu yang baru, mengingat akan ada peningkatan kompleksitas Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024.

“Kompleksitas ini bukan hanya persoalan teknis persiapan kepemiluan, tetapi berkaitan dengan potensi persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang bisa bertabrakan. Orang-orang di lembaga penyelenggara pemilu perlu memiliki kemampuan kepemiluan dan kemampuan manajerial yang kuat,” tutur Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI ini menegaskan.

Oleh karena itu, ia berpandangan keterlibatan publik dari awal hingga ke tahap akhir seleksi menjadi sangat penting dalam rangka penguatan publicness atau keterpublikan proses seleksi.

Keterpublikan, menurut Hurriyah, merupakan salah satu permasalahan politik Indonesia saat ini.

“Di mana proses-proses pengambilan keputusan yang penting, yang menyangkut kepentingan orang banyak, dibuka ruangnya untuk publik. Agar publik bisa melihat, memantau, dan mengawal proses tersebut,” kata Hurriyah.

Sebelumnya, Tim seleksi menyampaikan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 hasil penyeleksian ke Presiden Joko Widodo, Kamis (6/1).Berdasarkan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 Nomor 358/TIMSEL/I/2022, ditetapkan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu.Adapun keempat belas nama calon anggota KPU yang terdiri atas 10 orang laki-laki dan empat orang perempuan tersebut yaitu, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy’ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita, Iwan Rompo Banne.Kemudian, Mochammad Afifuddin, Muchamad Ali Safa’at, Parsadaan Harahap, Viryan, Yessy Yatty Momongan, dan Yulianto Sudrajat.Sementara itu, kesepuluh calon anggota Bawaslu terdiri atas tujuh orang laki-laki dan tiga orang perempuan yaitu, Aditya Perdana, Andi Tenri Sompa, Fritz Edward Siregar, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Mardiana Rusli, Puadi, Rahmat Bagja, Subair, dan Totok Hariyono.