Putusan Menkum HAM ke Golkar buat Jokowi-Prabowo kembali panas?

Merdeka.com - Kisruh golkar yang terpecah ke dalam kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) tidak kunjung reda pasca putusan Mahkamah Partai Golkar yang memenangkan munas Ancol sebagai roda kepanitiaan Golkar untuk periode selanjutnya. Munas Ancol yang di komandoi Agung tidak menyiakan kesempatan ini dengan melaporkan putusan mahkamah partai ke Kementerian Hukum dan HAM.

Pengesahan Munas Ancol ini menyeret memanasnya kembali hubungan antara Prabowo Subianto dengan Jokowi, di mana kubu Agung akan mengubah kekuatan Golkar di parlemen, tidak lagi menjadi oposisi melainkan pro kepada pemerintah.

Hal ini yang membuat Prabowo geram, meskipun dia adalah sosok di luar Partai Golkar, namun Prabowo bersikeras untuk tidak mengakui pengesahan Menkum HAM, Yasonna H Laoly.

Pengamat Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto menilai bahwa ini adalah sebuah konsekuensi politik dari konflik tak berujung di tubuh Partai Golkar. Penyelesaian pun hanya dapat diselesaikan secara internal, bukan eksternal.

"Ini konsekuensi konflik tidak berakhir, enggak ada sejarah partai melalui mekanisme pengadilan, proses internal adalah yang terbaik dengan melalui mekanisme mahkamah partai sehingga polemik berkepanjangan seharusnya dapat terselesaikan," celoteh Gun Gun Heryanto saat kepada merdeka.com, Jumat (13/3).

Keterlibatan Prabowo dalam polemik ini dinilai Gun Gun sebagai stimulasi Jokowi yang dikaitkan dengan posisinya sebagai presiden, yang mana kekuatan dapat melemahkan kekuatan partai oposisi di parlemen.

"Proses ini memang menjadi polemik yang kian menghangat secara eksklusif pemerintahan Jokowi, ini terkait degan posisi kuasa, maksud saya posisi jokowi menstimulasi reaksi Prabowo. Posisi pemerintah yang mengakui kubu agung ini menjadi stimulan, seharusnya ini masalah internal (Golkar) yang mana seharusnya orang di luar partai (Prabowo) tidak ikut campur," tegasnya.

Gun menyadari, pasti selalu tidak ada kepuasan bilamana ada pihak-pihaknya yang merasa dikalahkan, namun ia menyarankan bahwa jalan pemerintah dinilai akan terasa lebih bijak dalam menyikapi ini. Terlebih lagi Kemenkum HAM sudah mengakui kelompok Agung sebagai roda kepengurusan Golkar yang baru.

"Saya enggak heran dari sudut interest-nya pasti beda. Bisa saja di satu momentum saling baik tapi momen lain tidak, ini dinamika politik sangat cair, pola asimetris itu pola yang tidak jelas mana kawan dan lawan. Koalisi bisa jadi lawan, dan bisa juga sebaliknya," tutupnya.