PWNU dan Muhammadiyah Banten Larang Anggotanya Ikut Aksi People Power 22 Mei
Merdeka.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Provinsi Banten memastikan anggotanya tidak akan terlibat dalam aksi people power tanggal 22 Mei 2019 di KPU.
Ketua PWNU Banten Bunyamin mengatakan pihaknya telah memberikan imbauan dan memastikan kaum Nahdliyin di Banten tidak akan terlibat dalam aksi massa pada 22 Mei 2019. Pihaknya tak segan-segan memecat kadernya yang ikut-ikutan aksi ke KPU itu.
"Jelas untuk warga Nahdliyin tidak boleh ikut aksi dan tidak bakal ada. Tidak akan ada dan saya (ketua PW) melarang Nahdliyin Banten untuk mengikuti aksi 22 Mei besok," kata Bunyamin saat dikonfirmasi, Senin (20/5).
-
Kapan PKB membantah Cak Imin maju Pilgub? 'Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim),' ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang tidak ikut Pilkada 2024? Seluruh provinsi yang ada di Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Siapa ketua Dewan Syura PKB? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat Ketua Umum PKB.
Dia mengatakan, keputusan tersebut merupakan sikap NU yang lebih mengedepankan upaya-upaya norma hukum yang berlaku sehingga situasi Banten tetap kondusif pasca-Pemilu 2019.
"Mari kita sama-sama legowo toh di Banten kalah nerima, tapi kok secara umum kalah enggak menerima. Kita harus menjaga kondusifitas negeri ini karena kalau sampai chaos bisa jadi sorotan dunia dan bisa pecah seperti Timur Tengah jutaan orang meninggal dunia," katanya.
Sementara, Ketua PW Muhammadiyah Banten Syamsudin mengatakan seluruh pengurus dan anggota Muhammadiyah se-Indonesia dilarang untuk mengikuti aksi massa 22 Mei besok di Jakarta.
Karena, menurutnya, ajakan aksi people power yang didengungkan berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik antar anak bangsa.
"Kita sudah diintruksikan oleh pusat untuk mengambil jalur konstitusi supaya organisasi selamat dan negara dalam keadaan aman, imbauan resmi organisasi. Pengurus muhammadiyah se-Indonesia sudah dipanggil ke pusat," katanya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaGus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaYahya menegaskanPKB tidak bisa mengklaim atau menyalahkan apapun hasil keputusan NU. Sebab internal NU dan PKB adalah dua organisasi berbeda.
Baca SelengkapnyaAcara Munas Ahmadiyah rencananya diadakan pertengahan November mendatang dengan mengundang ribuan peserta seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaMustofa mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Santri Gus Dur menggugat, tidak sesuai dengan sikap Nahdliyin.
Baca SelengkapnyaNU telah memiliki aturan yang jelas jika terdapat kader NU yang maju dalam kontestasi politik.
Baca SelengkapnyaCak Imin pun meminta kepada seluruh kader agar menjadi kader NU yang tidak pengecut.
Baca SelengkapnyaSekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan PBNU tidak mendukung capres siapapun
Baca SelengkapnyaGus Yahya tidak melarang setiap pengurus NU mengutarakan pendapat pribadinya.
Baca SelengkapnyaNorma NU sebagai organisasi dan lembaga pun tegas tidak mengizinkan sikap memberikan dukungan
Baca Selengkapnya