Quick count sementara KPU, dua calon Pilkada Kota Malang diciduk KPK keok
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan hitung cepat melalui form C1 di Pilkada Kota Malang. Di daerah ini dua calon diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Yaqud Ananda Gudban dan Mochamad Anton.
Data masuk hingga pukul 12.57 WIB, sudah 61,50 persen dari 861 dari 1.400 TPS. Pasangan nomor urut satu Ya'qud Ananda dan H. Wanedi memperoleh 44.317 suara atau 19,40%. Lalu H. Anton dan H. Syamsul Mahmdu mendapat 83.252 suara atau 36,45%.
Sementara, pasangan Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko meraih 100.854 suara atau 44,15%. Duet diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat ini sementara unggul.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Mengapa quick count penting dalam Pemilu? Quick count dapat memberikan gambaran awal tentang hasil pemilu sebelum real count selesai. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mengetahui perkembangan politik dan mengantisipasi kemungkinan konflik atau kontroversi.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang melakukan quick count? Quick count adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan hasil pemilu dengan cepat berdasarkan sampel suara.
Dalam situs resmi KPU disebutkan, hitungan cepat ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengetahui hasil Pilkada serentak 27 Juni 2018 secara cepat dan transparan di seluruh wilayah yang menyelengaran Pilkada.
Data hasil pada hitungan cepat berdasarkan data masuk form C1. Hasil hitungan cepat merupakan hasil sementara dan tidak bersifat final.
"Jika terdapat kesalahan pada model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi di tingkat atasnya," tulis KPU.
Seperti diketahui, Anton, Wali Kota Malang 2013-2018, ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Maret 2018. Ia diduga terlibat suap untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015. Anton maju dengan didukung PKB, PKS, dan Gerindra.
Yaqud dicokok KPK untuk dugaan kasus yang sama dengan sang rival, Mochamad Anton. Ia ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Maret 2018. Anggota DPRD Malang 2014-2019 itu juga diduga terlibat suap untuk memuluskan pembahasan APBD-P tahun anggaran 2015. Yaqud didukung PDIP, PAN, Hanura, PPP, dan NasDem.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah daerah telah diketahui siapa pemenang dalam Pilkada yang digelar 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang sudah mencoblos kepala daerah pilihannya bisa memantau secara langsung hasil hitung cepat Pilkada Jateng 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta Prabowo-Gibran ojo kesusu dan sabar menunggu hasil resmi dari KPU meski menang telak di quick count.
Baca SelengkapnyaDedie-Jenal memimpin dengan 37,67% dalam quick count Pilwalkot Bogor 2024. Nantikan hasil resmi dari KPU untuk penetapan akhir.
Baca SelengkapnyaQuick Count dari berbagai lembaga menunjukkan hasil yang mengejutkan.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin menduga, adanya kecurangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfu mengajak masyarakat mengawal penghitungan suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Indonesia.
Baca SelengkapnyaQuick Count Akhir Cyrus Network-CSIS: Prabowo-Gibran 58,25%, Anies-Cak Imin 24,91 %, Ganjar-Mahfud 16,84 %
Baca SelengkapnyaSekadar diketahui, hasil hitung cepat atau real count sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo-Gibran paling unggul
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta sudah melaporkan hasil pemungutan suara sebesar 15.495 dari 30.766 TPSĀ atau 50,36%.
Baca SelengkapnyaHasil hitung cepat Indikator Politik, Dadang-Ali Syakieb meraih suara 55,31 persen. Sementara Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan 44,69 persen.
Baca SelengkapnyaPDIP berencana menjalin komunikasi dengan tim pemenangan Anies-Muhaimin terkait pembentukan tim yang fokus mengumpulkan dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya