Rachmawati Ibaratkan MPR Saat Ini Bak Macan Ompong
Merdeka.com - Rachmawati Soekarnoputri mengkritisi lembaga MPR yang dinilainya bak macan ompong. MPR tak punya lagi kewenangan mengeluarkan ketetapan dan membuat GBHN sebagaimana era sebelumnya.
"MPR kita ini kalau saya umpamakan ibarat macan ompong karena setelah diamandemen empat kali tahun 2001 zamannya Megawati fungsi MPR sendiri sudah berubah total. Dia bukan lembaga tertinggi negara dan bahkan di dalam tupoksinya dari MPR sendiri sudah enggak ada," jelasnya di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (12/8).
Ada wacana pimpinan MPR berjumlah 10 sebagaimana diusulkan PAN. Rachmawati mengaku tak masalah dengan usulan ini asalkan tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara ini harus jelas. Sehingga nantinya tak ada kesan MPR hanya dijadikan ajang bagi-bagi kursi dan jabatan.
-
Apa bentuk pemerintahan Malaysia? Bentuk pemerintahan Malaysia adalah Monarki Parlementer. Di mana parlementer di bawah pemerintahan monarki.
-
Bagaimana Puan Maharani ingin rakyat menjalankan hak pilihnya di Pemilu 2024? Dia mengatakan DPR berkomitmen untuk menegakkan praktik berdemokrasi dengan tetap menjaga persatuan bangsa, menjaga konstitusi, serta membangun cara berpolitik dan berdemokrasi semakin berkeadaban.
-
Kenapa Puan Maharani diapresiasi? “Tentu, ini suatu hal yang membanggakan. Karena apa? Karena memang parlemen Indonesia dalam isu kesetaraan gender juga menghadirkan Pimpinan Parlemen atau Ketua DPR dari perempuan. Memang ini justru menjadi kekuatan kita, karena kita sudah memiliki ketua parlemen perempuan yang memang isu kesetaraan gender ini menjadi isu utama pembahasan baik tingkat asean maupun tingkat global,“ pungkasnya.
-
Siapa yang menyoroti ketidakadilan dalam pembuatan RPMK? 'Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, tanpa adanya unsur diskriminatif,' kata Firman, Selasa (24/9).
-
Apa yang Puan Maharani sampaikan terkait Pemilu 2024? 'Capek-capek tunggu pemilu, tapi nggak bebas, rugi dong, yang benar saja. Capek-capek ke TPS dan nyoblos, tapi nggak ikut kata hatinya, rugi dong, yang benar saja,' kata Puan diiringi tepuk tangan para anggota DPR yang hadir pada Rapat Paripurna ke-12 DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.
-
Kenapa RRR penting bagi Indonesia? Melalui RRR juga menyebarkan semangat perjuangan bagi para pribumi untuk melawan para penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
"Mau tambah berapa (pun), tetapi visi dan tupoksi MPR harus jelas. Jadi ini bukan hanya bagi-bagi pimpinan, bagi kekuasaan, bagi jabatan, bukan," tegasnya.
Fungsi MPR, lanjutnya, harus jelas apakah mengikuti sistem monokameral, bikameral atau dwikameral, atau trikameral. Sebelum amandemen, tupoksi MPR cukup jelas. Hal ini juga harus dipikirkan ulang.
"Kalau dulu sebelum diamandemen jelas. isinya ada utusan golongan, utusan fungsional akan diejahwantahkan di dalam bentuk MPR sendiri, kalau sekarang enggak jelas," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Bamsoet, MPR diubah kedudukannya sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
Baca SelengkapnyaMegawati melihat arah bangsa saat ini sudah tidak jelas.
Baca SelengkapnyaPDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPelantikan untuk presiden dan wakil selanjutnya juga akan menggunakan ketetapan MPR.
Baca SelengkapnyaPuan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.
Baca Selengkapnya"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPerubahan struktur pimpinan ini dilakukan setiap lima tahun sekali.
Baca SelengkapnyaPKB mengungkapkan, ada usulan agar MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca SelengkapnyaPuan meminta anggota DPR RI untuk menjalankan jabatan sebaik-baiknya sebagai wakil rakyat.
Baca SelengkapnyaMekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca SelengkapnyaMegawati melihat, RUU TNI Polri ini digulirkan untuk kembali menyetarakan kedua aparat negara itu.
Baca Selengkapnya