Ragam Komentar Rakyat Kecil soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda

Merdeka.com - Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu sampai dua tahun. Alasan Cak Imin, demi pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Usulan tersebut menuai polemik di jagat politik Tanah Air. Sejumlah parpol, seperti PDIP, Gerindra, Demokrat dan PKS menolak jika Pemilu 2024 ditunda. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat?

Seorang ojek online, Firdaus (25) menilai, usulan tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan dengan presiden sebelumnya yang menjabat hanya lima tahun.

"Kalau menurut saya, jangan ditambah enggak adil sama presiden-presiden lain," kata Daus sambil berkelakar, Kamis (24/2).

"Untuk soal lamanya periode jangan sampai berubah-ubah karena Indonesia menganut Pancasila. Yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantan presiden pun bangsa Indonesia, jadi harus adil," lanjutnya yang berdomisili di Jakarta ini.

Menurutnya, apabila alasannya demi memperbaiki ekonomi, seharusnya kinerja pemerintah yang dipercepat. Bukan masa jabatannya yang diperpanjang.

"Kalau memang mau membaik ya kinerjanya yang dipercepat jangan waktunya diperpanjang," tuturnya.

Ojek online lainnya, Mario (25) menilai, penundaan pemilu melanggar konstitusi. Dia tak setuju dengan usulan Cak Imin.

“Pemilu kan wajib diadakan 5 tahun sekali. Kalaupun ditunda, itu berarti sudah melanggar konstitusi," katanya.

Senada, Tono (24) penjual warung kelontong di salah satu sekolah di kawasan Lubang Buaya menilai, alasan penundaan pemilu tak menjamin ekonomi bakal membaik.

"Enggak ada yang menjamin kayaknya kalau ditunda, ekonominya bakal membaik. Sudah jangan ditunda-tunda," ujar Tono.

Bersamaan dengan itu, Jack (32) yang merupakan penjual Takoyaki dan Oho (37) penjual stik kentang di pinggir jalan Jakarta menolak usulan penundaan tersebut. Karena mereka merasa ingin sosok baru yang bisa memberikan arah kebijakan baru.

"Saya mau ngerasain pemimpin baru. Kan sudah dua periode cukup lah sesuai aturan saja. Kan bisa saja ada pimpinan baru, aturan baru, semoga saja bisa lebih baik," tutur Jack.

"Enggak setuju lah (penundaan), ikuti prosedur saja. Kan biar ada pemilihan baru lagi, ada pemimpin baru lagi, kan bisa saja lebih baik. Penasaran saya mau nyobain presiden baru kan," timpal Oho.

Di tempat lainnya, Alam seorang sopir bajaj di kawasan Pasar Senen juga turut tidak setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024. Lantaran, dia menilai usulan itu belum bisa membuat percaya bisa memulihkan ekonomi.

"Tidak setuju saya, kalau emang benar buat pemulihan ekonomi. Ya ini buktiin saja kan masih ada waktu. Itu juga sudah lima tahun, presiden lima tahun pemilu harus ganti, sudah kembalikan ke aturannya saja." sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Solihin tukang parkir di kawasan Pasar Senen merasa jika aturan tersebut terkesan ada permainan, bukan persoalan pemulihan ekonomi.

"Kayanya ada apa-apanya bukan buat ekonomi. Itu mah perasaan saya saja. Jadi saya enggak setuju kalau pemilu ditunda," tuturnya.

Bagi Yulia, pengrajin bucket rumahan, merasa jika aturan tersebut terkesan lebih untuk para pengusaha besar. Bukan memihak kepada para pengusaha kecil, termasuk dirinya yang hanya pengrajin rumahan.

"Kalau ditunda berapa lama? Itu juga berpengaruh sih dan mencurigakan. Ada kepentingan apa di situ. Apa sudah ada deal-dealan dengan pelaku usaha, semacam mempermudah perizinan dan lain-lain atau gimana," ujar Yulia.

Sebab, Yulia melihat jika apa yang disampaikan Cak Imin soal penundaan itu terjadi usai bertemu dengan para pengusaha maupun pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah cukup besar

"Kutipan ini levelnya kayaknya bukan buat UMKM, tapi buat pengusaha gede ya," tuturnya.

Tidak Semua Menolak

Siti seorang mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta merasa usulan penundaan cukup baik dipilih. Mengingat masih banyaknya program pemerintah yang tertunda akibat Covid-19.

"Kalau Siti pribadi sih setuju diundur. Karena kan lebih baik program di masa kepemimpinan Jokowi ini dituntaskan terlebih dahulu, khususnya bidang ekonomi," tutur Siti.

Walaupun dalam aturan masa periode lima tahun, Siti memandang, jika perpanjang masa periode Presiden Jokowi selama dua tahun sebagai ganti pandemi yang turut menghambat laju perekonomian.

"Walaupun memang kita tahu kalau masa jabatan presiden itu 5 tahun, cuma balik lagi 2 tahun ini kan ada pandemi ya, jadi perekonomian menurun. Bisa dilihat lah dari kesejahteraan masyarakat atau faktor-faktor lain," tuturnya.

"Banyak masyarakat juga pastinya yang mengatakan kalau perekonomian Indonesia ini selama pandemi memburuk. Jadi seharusnya tuntasin dulu lah ekonomi ini sampai pulih atau membaik," lanjutnya.

Senada dengan siti, Umi seorang guru TK memandang aturan penundaan pemilu sangat baik. Agar Presiden Jokowi dapat menuntaskan programnya, karena bila ganti Presiden aturan yang sudah diatur acap kali berubah.

"Iya (setuju), kalau ditunda presidennya tetap Pak Jokowi kan. Biar ekonomi pulih total, dan para guru honorer di TK swasta untuk segera dipermudah mendapatkan sertifikasi," katanya.

Usulan Cak Imin

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin usai menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi Perbankan.

“Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi,” kata Cak Imin dalam Keterangannya, Rabu (23/2).

“Ya setahun lah maksimal dua tahun,” tambahnya.

Pria yang kerap disapa Gus Muhaimin ini juga mengaku, banyak masukan dari kalangan dunia usaha, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis melihat peluang ekonomi, dan untuk untuk recovery dibutuhkan 2 tahun.

“Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” katanya.

Beranjak dari masukan masukan itu, pun hasil kunjungannya dari berbagai daerah, setelah mengalami masa dua tahun. Menurut Cak Imin bisa dikatakan terjadi inefficient dan stagnasi kegiatan sosial politik, ekonomi masyarakat dan yang paling terpukul adalah UMKM.

“UMKM mengalami masa sulit: ekonomi, sosial, pendidikan dan politik juga mengalami stagnasi 2 tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan,” bebernya.

©2021 Merdeka.com/Imam Buhori

Atas dasar itu, Gus Muhaimin melihat Pemilu yang sudah direncanakan tahun 2024, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu

“Sebab Pemilu biasanya ada tiga kondisi, Yang pertama para pelaku ekonomi melakukan freeze pembekuan wait and see, lalu agresivitas ekonomi saat pemilu,” katanya.

Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi, sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus apalagi pasca G20. Ketiga, pemilu juga dikhawatirkan, menjadi eksploitasi ancaman konflik. Meski hal tersebut tak menjadi harapan semua pihak.

Ke depan, Gus Muhaimin akan mengkomunikasikan penundaan Pemilu tersebut kepada para pimpinan Partai politik.

“Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya,” pungkasnya.

Komentar Politikus

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada konstitusi dan menolak adanya wacana penundaan Pemilu 2024. Wacana tersebut digulirkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto dalam keterangan tertulis diterima, Kamis (24/22).

Hasto mengingatkan bahwa Presiden sudah bersumpah untuk menjaga dan memegang teguh Undang-Undang Dasar, serta menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Atas dasar konstitusi, maka pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu,” tegas Hasto.

PPP mengkaji usulan Cak Imin. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengakui pemerintah memang sedang fokus pemulihan ekonomi. "Kami masih mengkaji usulan itu. Harus diakui kita fokus pada pemulihan ekonomi," katanya lewat pesan singkat, Kamis (24/2).

Namun, kata dia, jika anggarannya masih bisa dirasionalkan maka pemilu 2024 bisa sesuai jadwal. Di satu sisi, semangat reformasi atau pemilu 5 tahunan juga tetap harus dijaga. "Meskipun dalam sejarah kita, pemilu dimajukan dan diundur juga pernah terjadi," pungkasnya.

©2022 Merdeka.com

Politikus Gerindra, Kamrussamad menolak usulan penundaan jadwal Pemilu 2024 untuk perbaikan ekonomi. Menurut dia, pesta demokrasi lima tahunan adalah bagian penggerak ekonomi.

"Pesta demokrasi seperti Pemilu adalah bagian penggerak ekonomi 5 tahun. UMKM justru akan tumbuh seperti Usaha sablon stiker, baju kaos dan alat peraga kampanye lainnya," kata Kamrussamad lewat pesan singkat, Kamis (24/2).

Dia menegaskan, pelaksanaan pemilu 5 tahunan merupakan amanat konstitusi sebagai bentuk evaluasi Mandat Rakyat terhadap Presiden, DPR DPD dan DPRD. Hal itu sebagai wujud kontrak sosial dalam mengemban amanat rakyat.

"Penjadwalan Pemilu setiap 5 tahun meruap akan wujud sirkulasi kepemimpinan nasional dan regenerasi Perwakilan rakyat," kata dia.

Dia mengajak elemen bangsa menjaga kehidupan politik nasional pada koridor konstitusi. "Karena itu kami mengajak seluruh stakeholder politik nasional kiranya menjaga kehidupan politik nasional senantiasa dibangun diatas koridor konstitusi," pungkasnya.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pemulihan ekonomi.

Herzaky meminta Pemerintah dan partai pendukungnya untuk fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan bersungguh-sungguh saja tanpa mengusulkan penundaan pemilu.

“Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan. Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk Konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih,” kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (23/2/2022).

Herzaky mengingatkan bahwa Konstitusi sudah mengatur pemilu lima tahun sekali.

“Pemerintah, parlemen, dan KPU pun sudah sepakat Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Kepastian ini yang dibutuhkan oleh dunia usaha,” kata dia.

Ia meminta PKB dan parpol pendukung tidak membuat gaduh dengan usulan yang aneh.

“Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar Konstitusi. Usulan menunda pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja. Jadi ramai. Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi,” kata dia.