Ragukan netralitas, Gerindra tolak hadiri pelantikan Komjen Iriawan

Merdeka.com - Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, menolak menghadiri prosesi serah terima memori jabatan Gubernur Jabar dari Ahmad Heryawan kepada Penjabat (Pj) Mochamad Iriawan di Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Senin (18/6).

Mereka menilai, penunjukan Pj kepada Iriawan lekat dengan unsur politis di tengah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Ditambah, adanya calon gubernur yang berlatar belakang dari unsur Polri membuat netralitas Iriawan diragukan.

Wakil Ketua Gerindra Jabar, Ronny Kusuma mengatakan, tidak hadirnya kader Gerindra di acara pelantikan merupakan hasil konsultasi dengan Ketua DPP di bidang hukum.

"Atas saran dan segala pertimbangan pak Mulyadi (Ketua DPD Gerindra Jabar) meminta pada teman di fraksi Gerindra tidak hadir dipelantikan (Pj Gubernur)," ucapnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (18/6).

Dia menerangkan, hasil konsultasi masalah ini muncul bahwa sosok Pj datang dari orang yang berlatar Polisi. Apalagi, penunjukan ini sebelumnya sempat mendapat respon dari Menkopolhukam meminta agar wacana Pj dari TNI Polri untuk dipertimbangkan kembali, karena urusan netralitas.

"Mau enggak mau ini terlihat sekali unsur politisnya. Karena sebelumnya (kontroversi wacana penunjukan Iriawan (jadi Pj Gubernur) ini muncul hampir di setiap media. Sampai Menkopolhukam angkat bicara," katanya.

"Kang Iwan Bule (panggilan Iriawan) ini satu korps dengan Anton (Charliyan, calon wakil gubernur Jabar nomor urut 3). Hubungan satu korps sudah terlihat," ia menambahkan.

Ia khawatir, dengan kekuasaan yang dimilikinya, Iriawan bisa menggunakan perangkatnya menudukung salah satu pasangan calon.

"Kang Iwan Bule harus memperlihatkan beliau menjadi Pj yang amanah dan juga menjaga netralitas," tegasnya.

Menanggapi ketidakhadiran kader Gerindra dalam pelantikannya sebagai Pj Gubernur, Iriawan menilai hal itu adalah bagian dari sikap berdemokrasi.

"Enggak masalah namanya demokrasi ya. Ga masalah buat saya. Apa yang dibebankan negara buat saya, saya laksanakan. Dalam sumpahpun sudah jelas. Saya ulangi kata-kata sumpah dari mendagri," terangnya saat ditemui usai acara serah terima memori jabatan di Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Senin (18/6).

"Namanya demokrasi mungkin beda pendapat ada, tapi tujuannya sama. Yaitu bagaimana untuk menjaga negara kita utuh. Kami akan jaga jabar termasuk proses pembangunannya," pungkasnya.