Follow
Rahmat Yasin dan 26 DPW PPP tetap ngotot gelar MLB jatuhkan SDA
Merdeka.com - Gonjang-ganjing dan memanasnya internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum reda dan masih berlanjut. Selain Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, 26 DPW PPP lainnya tetap ngotot menghendaki sanksi dan mosi tidak percaya kepada ketua umum partainya, Suryadharma Ali lantaran turut serta dalam kampanye Partai Gerindra beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi mengatakan Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menentukan nasib Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum masih bisa dilakukan. DPW-DPW tetap menghendaki Suryadharma Ali diberikan sanksi dan hal itu bukan isapan jempol biasa.
"Soal Muktamar Luar Biasa, dapat diajukan oleh 2/3 DPW seluruh Indonesia. Kita ada 33 DPW, sekarang 27 DPW di belakang saya. Sekarang mosi tidak percaya," ujar Emron kepada wartawan di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (15/4).
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa sanksi yang diterima Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Kenapa SYL berpotensi dihukum? 'Tuntutannya bisa maksimal, tetapi kalau putusannya itu nanti sesuai pertimbangan Majelis Hakim,' ujar Hibnu saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan tuntutan maksimal bisa dikenakan kepada SYL lantaran banyaknya pihak yang dirugikan serta berbagai fakta dalam persidangan sudah terungkap dengan jelas dan terkonfirmasi oleh banyaknya saksi serta bukti, sehingga tidak ada yang diragukan.
-
Kenapa SYL diduga melakukan TPPU? Dalam perkara ini, SYL juga telah ditetapkan menjadi tersangka TPPU lantaran diduga menikmati hasil uang haram yang didapat SYL dari 'malak' ke bawahannya di Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut Emron, tahap selanjutnya DPW-DPW menghendaki digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB).
Emron menegaskan, sanksi tegas harus diberikan pada Suryadharma Ali lantaran telah melanggar keputusan Mukernas 1 di Kediri, Mukernas II di Bandung dan Instruksi DPP PPP No 11 tahun 2013.
"Jelas apa yang dilakukan SDA pelanggaran mendasar keputusan partai dan pelanggaran pada prinsip perjuangan partai," tegasnya.
Senada dengan Emron, Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin tetap ngotot agar usulan DPW-DPW ditindaklanjuti sampai pengurus DPP PPP.
"Kalau mosi tak percaya tidak ditindaklanjuti dan tidak disikapi kita kembali mendesak MLB," ujar Rahmat. (mdk/gib)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komarudin menjelaskan, pemberhentian dua kader PDIP itu karena adanya sengketa di internal partai.
Baca Selengkapnya
Komaruddin mengatakan mahkamah partai tidak hanya memecat Tia Rahmania, tetapi juga Rahmad Handoyo.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte
Baca Selengkapnya
PPP meminta MK membatalkan keputusan KPU soal hasil Pileg 2024.
Baca Selengkapnya
MKD seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, ketika ia bekerja dalam menyuarakan kebenaran.
Baca Selengkapnya
Mardiono tetap optimis masih banyak ruang bagi PPP untuk berjuang. Termasuk ruang hukum dan politik.
Baca Selengkapnya
Menurut Awiek, kader itu telah melenceng dari sikap PPP yang sudah mengusung paslon nomor urut 1 Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
PDIP mencium ada upaya membegal partainya melalui Kongres PDIP yang bakal digelar dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Hasil evaluasi, tercatat ada 27 orang kader partai yang terancam terkena sanksi pemecatan.
Baca Selengkapnya
Lima kader PDIP yang melayangkan gugatan SK DPP PDIP mengaku dijebak. Mereka pun mengungkap siapa yang menjebaknya.
Baca Selengkapnya
omarudin menjelaskan, kasus pemecatan terjadi tak hanya kepada mereka berdua. Akan tetapi, terjadi pula di berbagai wilayah kabupaten/kota.
Baca Selengkapnya