Raker di DPR, Menhan Prabowo Jelaskan Rencana Pembelian Alutsista TNI Rp1.750 T

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (2/6). Salah yang dibahas adalah rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Prabowo mengatakan akan menyampaikan secara gamblang bagaimana rencana pembelian alutsista TNI ke depannya.

"Ya kita akan paparkan rencana ke depan tentunya akan ada tanya jawab ya kita akan berusaha menjelaskan segamblang gambalnya," ujar Prabowo di DPR, Rabu (2/6).

Orang lain juga bertanya?

Prabowo mengatakan, akan menjelaskan pembelian alutsista senilai Rp1.700 triliun kepada DPR. Kepada wartawan, Prabowo masih menolak menjelaskan mekanisme pendanaannya.

"Nanti DPR tanya saya dong, bukan kamu," ucapnya.

Kementerian Pertahanan berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan meminjam uang kepada negara asing. Hal tersebut tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," dalam rancangan Perpres yang didapat, Sabtu (29/5).

Dalam rancangan perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, duit yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000. Kemudian secara merinci meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Kemudian dijelaskan bahwa pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dalam Renbut dilaksanakan Kemenhan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Tetapi dalam peraturan tersebut, dijelaskan peraturan akan dilaksanakan setelah peraturan presiden diundangkan.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason menyatakan jumlah pinjaman luar negeri pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan rahasia negara. Namun dia membantah nominal Rp 1,7 kuadriliun yang sempat muncul ke publik.

"Untuk jumlahnya yang Rp 1.750 triliun itu jumlah ngaco (tidak benar)," tutur Rodon saat dikonfirmasi, Minggu (30/5).

Dia juga menegaskan, pinjaman uang ke luar negeri untuk pengadaan Alutsista tidak akan membebani keuangan negara. Alasannya, utang itu akan dibayar menggunakan sistem angsuran dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga kurang dari 1 persen.

"Akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," jelas Rodon.

(mdk/ray)