Ramadhan Pohan: Tak ada suara sebesar Demokrat di kubu Jokowi
Merdeka.com - Survei LSI pada 20 Mei lalu mendapati elektabilitas pasangan Jokowi - JK sebesar 35,42 persen, sedangkan elektabilitas pasangan Prabowo - Hatta sebesar 22,75 persen. Dengan demikian selisih elektabilitas kedua pasangan capres sebesar 12,67 persen.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menanggapi selisih elektabilitas dari kedua pasangan capres dan cawapres tersebut sangat mudah untuk diisi suara dari Partai Demokrat.
"Selisih suara (elektabilitas) Prabowo dan Jokowi itu piece of cake buat Demokrat," kata Ramadhan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6).
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
Ramadhan memaparkan bahwa saat ini, Demokrat memegang 10 persen lebih suara yang dimenangkan saat Pileg 9 April lalu. Angka tersebut menurutnya tidak bisa diremehkan begitu saja.
"10 persen itu enggak cuma 100 200 orang. Saya rasakan Pilkada, suara 100 orang saja saya datangi kok, ini 10 persen (dari seluruh pemilih di Indonesia)," kata Ramadhan.
Oleh sebab itu, Ramadhan menyayangkan arogansi kubu Jokowi - JK yang tidak menanggapi undangan Partai Demokrat untuk menyampaikan visi misi pada 1 Juni lalu.
"Timsesnya Jokowi harus diperbaiki, jangan arogan bilang enggak perlu SBY lagi itu sombong namanya. Bilang 'kalau mau SBY sama Demokrat tinggal buka aja web KPU, lihat visi misi kok ngomongnya begitu," papar Ramadhan.
Ramadhan mengklaim bahwa suara Partai Demokrat jauh lebih besar dari partai-partai yang bergabung dalam koalisi PDIP. "Kalau belum-belum sudah menutup diri ya gimana. Ingat, kami lebih besar dari PKB, NasDem, Hanura, enggak ada yang suaranya sebesar kami di kubu Jokowi," kata Ramadhan.
Ramadhan mengaku, apabila pasangan Jokowi - JK menang pilpres 2014, Partai Demokrat sudah siap untuk menjadi oposisi. "Kami lahir dan batin sudah siap untuk oposisi. Kalau PDIP berkuasa, kami pasti di luar kekuasaan. Kalau Prabowo menang kami enggak tau, apakah penyeimbang atau bagaimana kita gak tahu," tutup Ramadhan. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca SelengkapnyaPSI hanya menarik 3 persen dari pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi.
Baca SelengkapnyaTak diundang dalam Rakernas, Presiden Jokowi menyerahkan ke PDIP selaku tuan rumah acara.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca SelengkapnyaAlih-alih didukung rakyat, suaranya malah turun di Pemilu.
Baca SelengkapnyaHasil itu berdasarkan temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dilakukan pada 2-11 September 2023.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR dari fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan Presiden Jokowi lebih mendengar relawan Projo dibandingkan Gubernur Lemhannas
Baca SelengkapnyaRamai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyadeklarasi pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) terkesan diputuskan terlalu cepat dan mendadak.
Baca SelengkapnyaPDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo
Baca SelengkapnyaPihak Istana mewacanakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya