Ramai-ramai pejabat masuk partai, apa motifnya?
Merdeka.com - Daya pikat menjadi wakil rakyat, tidak hanya menarik hati artis jagat hiburan untuk terjun ke dunia politik praktis. Sejumlah pejabat publik, juga bakal bertarung memperebutkan kursi DPR di Pemilihan Legislatif 2014.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai hal itu sebagai bentuk kesadaran, dan keinginan memperbaiki kondisi bangsa Indonesia yang terus dalam keterpurukan. Karena itu pula, mereka rela meninggalkan kewajibannya sebagai 'pelayan negara' dan memilih bergabung ke partai politik untuk jadi wakil rakyat.
"Pertama ingin memperbaiki bangsa, karena mereka merasa belum berbuat maksimal," kata Ray kepada merdeka.com, Selasa (26/3).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana Pantarlih membantu pemilu? Dengan adanya Pantarlih Pemilu, diharapkan bahwa data pemilih yang terdaftar dalam DPT menjadi lebih akurat dan terkini.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
Namun di balik tujuan mulia itu, dikhawatirkan beralihnya mantan pejabat negara jadi politikus justu memperlambat proses regenerasi. Kalau memang berniat memperbaiki bangsa, lanjut Ray, mengapa tidak dilakukan sejak usia muda, ketika jasad masih sehat dan kuat.
"Jangan sebaliknya, kalau muda berfoya-foyalah kalau tua bergunalah bagi bangsa dan negara ini," kritis Ray.
Akhir Januari lalu, Nining Indra Saleh undur diri dari Sekretaris Jenderal DPR. Tidak lama setelah itu, Nining berniat maju menjadi anggota DPR dari Partai NasDem.
"Pimpinan DPR mendukung, katanya tidak ada salahnya meneruskan baktinya melalui politik praktis," kata Nining saat jumpa pers di DPR, Senayan Jakarta, Selasa (22/1).
Tekad Nining ini mendapat restu dari Ketua DPR Marzuki Alie. Dengan pertimbangan matang, Nining akhirnya memilih Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai kendaraan politik untuk mewujudkan cita-citanya sebagai wakil rakyat. Rencananya, Nining akan maju di Pileg 2014 melalui daerah pemilih Cirebon.
Tidak lama setelah mengundurkan diri, langkah Nining diikuti koleganya di Parlemen. Siti Nurbaya Bakar yang menjabat sebagai Sekjen DPD RI, memutuskan undur diri dan memilih bertarung memperebutkan posisi anggota DPR.
Sama seperti Nining, Siti memilih Partai NasDem sebagai alat untuk melanggengkannya ke Senayan.
Di luar lingkup Parlemen, godaan menjadi wakil rakyat juga menggoyahkan hati Sekjen Komisi Yudisial Muzayyin Mahbub. Awal April depan, Muzayyin memutuskan berhenti dari dunia hukum dan beralih menjadi seorang politikus.
"Per-1 April 2013, saya mundur dari jabatan Sekjen karena ikut caleg PPP," kata Muzayyin, di Jakarta, Selasa (26/3).
Muzayyin menambahkan, dirinya sebenarnya baru akan pensiun pada Juli 2013. Karena pendaftaran caleg paling lambat pada 9 April maka dirinya menyatakan mundur dari PNS. Dia menilai, PPP merupakan salah satu partai Islam dengan suara besar. Karena hal itulah, dia memilih PPP untuk mengantarnya sebagai anggota DPR.
Tidak hanya Muzayyin, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori Wonodipuro, juga membulatkan hati mengakhiri karirnya di pemerintahan. kemarin dia mengumumkan mengundurkan diri, dan berniat maju jadi anggota DPR.
Pernyataan ini dikemukakan Darori usai peluncuran buku 'Kesan dan Kesaksian Perjuangan Darori Wonodipuro, Penuturan Sahabat, Kolega, dan Keluarga' di auditorium Manggala Wanabhakti Kemenhut, Jakarta Pusat.
"Sebetulnya saya ini di Kehutanan sudah lama, kebetulan momennya bertepatan dengan persiapan pergantian anggota DPR. Dan momen ini harus saya ikut, karena saya lihat di Kementerian Kehutanan, birokrat kehutanan belum ada yang di DPR," kata Darori.
Darori memilih kendaraan politik Partai Gerindra, karena sosok Prabowo Subianto yang dinilai tegas dan berani. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaAgung Laksono menyindir sejumlah pengurus Partai Golkar yang merangkap jabatan.
Baca SelengkapnyaMegawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya
Baca SelengkapnyaMenurut Sangap, Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi memajukan dan mensejaherakan rakyat.
Baca SelengkapnyaMayoritas para pembantu Prabowo itu berasal dari partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaCak Imin menekankan pentingnya perubahan dalam setiap laku politik di tengah disrupsi.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaBamsoet Singgung Pilkada: Idealnya Kepala Daerah Berasal dari Kader Parpol
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung keprihatinan konflik yang terjadi di tubuh partai politik.
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaBaroto mengungkapkan secara total terdapat 76 partai politik berbadan hukum yang tercatat di Kemenkumham, namun hanya 44 partai politik yang aktif.
Baca SelengkapnyaMegawati Jawab Kritik Ganjar Capres Petugas Partai, Singgung Posisi Jokowi
Baca Selengkapnya