Ramai reshuffle kabinet, PKB gerah kursi Menteri Desa digoyang

Merdeka.com - Reshuffle jilid dua kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali ramai berembus kencang. Salah satu partai yang gerah soal wacana reshuffle adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab, partai besutan Muhaimin Iskandar itu mencium ada manuver elit partai politik yang mengicar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Wasekjen PKB Jazilul Fawaid menyatakan, partainya siap melawan manuver elit parpol sesama pendukung pemerintahan Presiden Jokowi yang menggoyang kursi Menteri Mawran. PKB tak terima kadernya di kabinet digusur dan diisi kader partai lain.

"PKB siap melawan manuver pihak-pihak tertentu. PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut Kemendesa," kata Jazilul saat dihubungi, Jakarta, Senin (4/4) lalu.

Jazilul menceritakan, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara, 23 Maret lalu. Karena Presiden waktu itu tidak berada di Jakarta, perwakilan demonstran diterima Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Kelihatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden," ujarnya.

Usai ditemui Seskab Pramono, gayung bersambut para pendemo diterima oleh anggota fraksi PDIP Diah Pitaloka dan Alex Lukman di Senayan. Menurut Jazilul, koordinator demonstrasi itu bahkan mengaku bahwa aksinya atas inisiatif politisi PDIP. Selain itu, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko pun jauh-jauh hari ikuti memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah.

"PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi kemendesa di bawah Pak Marwan," ucapnyanya.

Secara terpisah, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menambahkan, partainya sangat yakin Presiden Jokowi bersikap bijak dan arif dalam melakukan reshuffle kabinet. Kata dia, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang tak dapat ditekan-tekan oleh siapapun.

"Kami yakin, hiruk pikuk pemberitaan media massa terkait reshuffle, tak akan mempengaruhi sikap dan pertimbangan Presiden," kata Abdul Kadir, Jakarta, Senin (4/4).

Kadir mencermati ramainya isu reshuffle lebih karena beberapa elite yang ingin memaksakan kepentingannya, sehingga membuat gaduh situasi politik nasional. Bila tidak segera dihentikan, PKB khawatir para pembantu presiden terganggu konsentrasi kerjanya.

"Kami yakin presiden akan arif dan senantiasa menghargai PKB" tandasnya

PDI Perjuangan yang merasa dituduh PKB menggoyang posisi Menteri Marwan langsung membantahnya. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, perombakan menteri kabinet kerja hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jadi kalau ada mengatakan PDIP rebutan untuk mendapatkan kursi menteri desa, itu sama sekali tidak benar. Karena itu semuanya adalah ranah kewenangan dari Presiden," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (5/4).

Soal jatah menteri dalam Kabinet Kerja, Hasto mengklaim, PDIP tak berebut dengan partai politik lain. Saat ini pihaknya sedang merebut dukungan rakyat pada Pilkada serentak.

"Reshuffle hanya bisa dilakukan oleh kehendak Presiden dan PDIP tidak rebutan dengan partai lain. Kita rebutan untuk mendapatkan dukungan rakyat, kita tidak rebutan untuk mendapat jatah menteri karena itu kewenangan Presiden. Sehingga PDIP karena Presiden-nya berasal dari PDIP, tentu saja kita menghormati seluruh keputusan politik dari Presiden," jelas dia. (mdk/lia)