Rangkap jabatan Ketum sudah menjadi kelaziman di Golkar

Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan, rangkap jabatan antara ketua umum Golkar dengan pimpinan lembaga negara bukanlah hal terlarang. Namun, menurutnya memang ada pihak yang sengaja terus menggoreng isu rangkap jabatan untuk menyudutkan Ade Komarudin yang kini ketua DPR.

Ari mengatakan, Golkar sebenarnya punya sejarah panjang ketika memiliki ketua umum yang merangkap sebagai pimpinan lembaga negara. Misalnya, Wahono dan Harmoko yang menjadi ketua MPR/DPR sekaligus memimpin Golkar di era Orde Baru.

Bahkan, pasca-reformasi ada Akbar Tanjung yang merangkap jabatan ketua DPR dengan ketua umum Golkar.

"Sejarah mencatat Golkar telah sukses menempatkan Wahono, Harmoko dan Akbar Tandjung sebagai ketua DPR takkala mereka tengah menduduki jabatan sebagai ketua umum Golkar," kata Ari, Rabu (11/5).

Hanya saja, tantangan yang dihadapi Golkar saat ini memang berbeda dibandingkan era-era sebelumnya. Ari lantas mengingatkan tentang raihan suara Golkar terus turun setelah sempat menjadi jawara pada Pemilu 2004.

Menurutnya, kondisi itu merupakan pertanda tentang pentingnya Golkar memiliki figur ketua umum yang tidak bermasalah dan serius mengurus partai. "Ingat, raihan suara Golkar yang terus merosot dari pemilu ke pemilu harus menjadi alarm kebangkitan bagi Golkar," tegasnya. (mdk/eko)