Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat Baleg bahas penambahan kursi pimpinan DPR masih mentok

Rapat Baleg bahas penambahan kursi pimpinan DPR masih mentok DPR sahkan RUU Ormas. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat tingkat Panitia Kerja (Panja), Rabu (7/2). Rapat itu guna membahas revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) salah satu yang dibahas adalah jumlah kursi pimpinan untuk DPR dan MPR.

Anggota Baleg dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, deret fraksi sudah setuju dengan adanya penambahan kursi untuk pimpinan DPR. Namun penambahan kursi MPR masih menjadi perdebatan yang alot.

"Yang masih tetapi diperdebatkan saya kira penetapan tambahan pimpinan DPR sudah enggak ada masalah. MPR nanti tinggal nanti karena ada perbedaan dijembatani," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Menurutnya, beberapa fraksi masih mengedepankan pendapatnya. Seperti PAN yang menginginkan penambahan kursi di MPR dan DPR dengan jumlah yang sama, kemudian NasDem memilih menolak adanya penambahan kursi pimpinan.

"Hanya PAN yang masih menyampaikan penamabahan mestinya jumlah penambahan antara DPR dan MPR sama. Kalau DPR satu yah satu, dua yah dua, tapi mestinya itu enggak ada masalah," ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR itu juga menegaskan, jika tak kunjung menemukan titik temu maka tidak menutup kemungkinan untuk mengunakan opsi voting. Sebab, setiap fraksi memiliki orientasi dan pilihan masing-masing.

"Yes kalau memang tidak ada jalan lain karena musyawarah mufakat tidak menghasilkan keputusan bulat yah voting enggak ada masalah, tapi saya kira DPR kan lembaga politik setiap fraksi melihat kecenderungan orientasi dari pilihan yang ada di fraksi," tandasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja

Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.

Baca Selengkapnya
DPR Gelar Rapat Paripurna, 228 Anggota Izin dan 64 Hadir
DPR Gelar Rapat Paripurna, 228 Anggota Izin dan 64 Hadir

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3

Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.

Baca Selengkapnya
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Masinton PDIP Depan Menteri di Rapat RUU Pilkada
VIDEO: Emosi Masinton PDIP Depan Menteri di Rapat RUU Pilkada "Kita Tidak Bisa Butakan Kebenaran!"

Materi revisi ditargetkan sudah disepakati serta disahkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, pada malam harinya

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Baleg DPR Pengambilan Keputusan Revisi UU Kementerian Negara
VIDEO: Rapat Baleg DPR Pengambilan Keputusan Revisi UU Kementerian Negara

Baleg DPR kembali menggelar rapat membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Pimpin Rapat Pengesahan Penambahan 2 Komisi dan Badan Aspirasi DPR RI
Puan Maharani Pimpin Rapat Pengesahan Penambahan 2 Komisi dan Badan Aspirasi DPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029

Baca Selengkapnya
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya
DPR Gelar Rapat Paripurna: Hanya 88 Anggota DPR, 203 Orang Izin
DPR Gelar Rapat Paripurna: Hanya 88 Anggota DPR, 203 Orang Izin

Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani

Baca Selengkapnya
FOTO: Sempat Dianggap Akan Batalkan Putusan MK, Ini Suasana Rapat Menkum HAM dan Mendagri Bersama Baleg DPR Membahas Revisi UU Pilkada
FOTO: Sempat Dianggap Akan Batalkan Putusan MK, Ini Suasana Rapat Menkum HAM dan Mendagri Bersama Baleg DPR Membahas Revisi UU Pilkada

Pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Baca Selengkapnya
Puan: Wacana Penambahan Kementerian, Tentu Saja Ada Penambahan Komisi juga di DPR RI
Puan: Wacana Penambahan Kementerian, Tentu Saja Ada Penambahan Komisi juga di DPR RI

Adapun pada periode 2019-2024, DPR RI mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing.

Baca Selengkapnya