Rapat Dengan DPR, KPU Diminta 'Cool' Bukan Malah Ikut Buat Gaduh
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengkritisi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kata dia, KPU terlalu sering membangun opini di masyarakat, terutama terkait hoaks tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos pada gambar pasangan capres-cawapres nomor urut 01.
"Saya melihat statement KPU tidak layak, tidak pas. Ini semata-mata partisipasi rakyat yang harus ditangkap (diterima), dibersikan, diclearkan," kata Herman dalam rapat Komisi II bersama Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1).
Herman menilai, KPU turut serta dalam kegaduhan dalam menangani kasus hoaks tujuh kontainer tersebut. Dia berharap, penyelenggara pemilu tidak ikut meramaikan apalagi menggiring opini di masyarakat dan menangani masalah dengan lebih Berwibawa.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
"Melihat situasi yang semakin gaduh penyelenggara pemilu juga membuat gaduh," ujarnya.
"Menurut saya KPU harus lebih cool. KPU sebaiknya lebih baik bekerja dengan menunjukkan kinerja yang baik," sambungnya.
Selain itu, Herman juga menyayangkan KPU yang membatalkan jadwal pemaparan visi-misi pada 9 Januari. Menurut dia, KPU harusnya berkonsultasi dengan DPR dibanding membuat kesepakatan dengan kedua kubu pasangan capres-cawapres Pilpres 2019.
"Rasanya ini juga menjadi hal yang tidak pas dilakukan KPU justru integritas kapabilitas dipertanyakan karena hal yang sudah diputuskan dibatalkan," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka sempat meledek massa kontra dengan pemilu yang didominasi dengan orangtua lantaran hanya duduk saja tanpa ada melakukan orasi.
Baca SelengkapnyaUsulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR
Baca SelengkapnyaPencoblosan Pilkada 2024 tinggal menghitung hari. Polri semakin intens mendatangi warga untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama tahapan Pilkada.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca SelengkapnyaHasan menilai hari ini proses demokrasi tampak luar biasa. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi.
Baca SelengkapnyaPolisi memastikan akan bersikap netral pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya