Rapat konsultasi, Ical Cs mau jelaskan kemenangan di PTUN & PN Jakut

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid mengatakan, rapat konsultasi nasional ini merupakan tindak lanjut dari keputusan PTUN beberapa waktu lalu yang membatalkan SK Menkum HAM atas pengesahan kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono.

Menurut Nurdin Halid, Ical akan mensosialisasikan hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Ini rapat konsultasi nasional, membicarakan putusan PTUN, putusan PN Jakarta Utara dan Islah," kata Nurdin Halid di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (2/6).

Selain itu, Nurdin menambahkan, rapat nasional malam ini juga akan mensosialisasikan islah dengan kubu Agung Laksono. Menurut dia, poin empat tentang islah harus dijelaskan secara detail siapa nanti yang berhak menandatangani rekomendasi pencalonan kepala daerah ke KPU.

Nurdin mengklaim, bila setelah keputusan gugatan di PN Jakarta Utara, maka yang menandatangani adalah kubu Ical. Hal ini sejalan dengan keputusan PTUN yang membatalkan SK Menkum HAM akan pengesahan kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono.

"Hasil gugatan Provisi mengingat tidak bisa dibanding, tidak bisa dikasasi, poin islah ke 4 sudah terjawab yang tanda tangan hasil Munas Riau," tandasnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara mengabulkan permohonan yang diajukan Golkar Kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB). Putusan ini menguatkan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 sebagai kepengurusan yang sah.

PN Jakarta Utara menyatakan, sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa Partai Golkar yang melibatkan kubu Munas Bali dan kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, kepengurusan yang sah adalah hasil Munas Riau 2009 dengan Ketua Umum Ical dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.