Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat Pansus RUU Pemilu diskors, lobi cara putuskan 5 isu krusial

Rapat Pansus RUU Pemilu diskors, lobi cara putuskan 5 isu krusial Rapat Paripurna DPR bahas RUU Pilkada. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pansus RUU Pemilu melanjutkan rapat untuk memutuskan 5 isu krusial malam ini. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto mengatakan, rapat diskorsing agar fraksi-fraksi melakukan lobi untuk merumuskan tata cara pengambilan keputusan 5 isu krusial.

"Lima isu akan kita bahas sekarang. Jadi sekarang kita skors untuk lobi tata cara pengambilan keputusan. Apakah sistem paket, lima isu itu kita paket kan, pilih paket a, b atau c atau item-item per item. Nah sekarang dirumuskan dan malam ini akan diputuskan," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Meski begitu, Yandri mengaku belum mengetahui sikap fraksi-fraksi terkait cara dan mekanisme pengambilan putusan. Adapun dua opsi tata cara pengambilan putusan yaitu sistem paket atau per item.

Orang lain juga bertanya?

"Bisa paket bisa iya. Makanya nanti kita lihat yang penting komitmennya malam ini kita bisa ada perkembangan yang menggembirakan di Pansus tidak stag seperti selama ini terhadap lima isu ini," tandasnya.

Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi PAN ini juga belum bisa memastikan apakah seluruh isu krusial tersisa bisa dirampungkan malam ini. Namun, dia berharap 4 isu krusial seperti sistem pemilu, parliamentary threshold, metode konversi suara, jumlah kursi per dapil bisa diselesaikan terlebih dahulu.

Sementara, jika isu presidential threshold tidak bisa diambil keputusan kemungkinan bakal dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli 2017 untuk diputuskan.

"Ya bisa empat bisa lima. Tapi minimal kita berkomitmen hari ini sudah ada kemajuan yg dibahas oleh Pansus. Kalau tidak bisa lima-limanya, minimal empat sistem pemilu, parliamentary threshold, metode konversi suara, jumlah kursi per dapil," pungkasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Pembahasan Materi Muatan RUU Pilkada Cacat
PDIP: Pembahasan Materi Muatan RUU Pilkada Cacat

Hal itu dikatakan Masinton menanggapi pembahasan RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berlangsung kilat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan Kubu Prabowo, Alasan di Balik RUU Pilkada Abaikan Putusan MK Pilih MA
VIDEO: Blak-blakan Kubu Prabowo, Alasan di Balik RUU Pilkada Abaikan Putusan MK Pilih MA

Menurutnya, perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) hanyalah soal pilihan

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu

Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca Selengkapnya