Rapat Paripurna DPR Ramai Interupsi Soal Pengepungan Mahasiswa Hingga Rusuh di Papua

Merdeka.com - Pelaksanaan Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019–2020 diwarnai interupsi masalah pengepungan asrama mahasiswa Papua di Papua berujung ricuh di Manokwari, Papua Barat. Interupsi dibuka setelah Wakil Ketua DPR, Fadli Zon membuka rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Interupsi pertama dilakukan anggota DPR Fraksi Demokrat Dapil Papua Barat, Michael Wattimena. Dia menyesalkan kejadian pengusiran mahasiswa Papua di Surabaya. Menurutnya, dalam diri mahasiswa ada derajat intelektual yang justru harus diproteksi untuk masa depan bangsa.

"Apa yang terjadi di dalam gedung ini pada era reformasi, itu juga akibat dari pada kontribusi mahasiswa. Sehingga kita bisa berada dalam iklim reformasi. Sehingga mahasiswa harus diproteksi, bukan dipersekusi, atau diusir yang sebagaimana kita lihat dalam dinamika 3 hari akhir-akhir ini," ujar dia.

Michael meminta pihak terkait mengusut dengan tegas kejadian yang terjadi di Surabaya dan kota lainnya. Apalagi negara masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-74. Menurutnya, ada aktor di balik peristiwa tersebut.

"Apalagi ini terkait dengan yang namanya body shaming. Itu sudah sangat luar biasa. Ini gak bagus. Persaudaraan kita ini dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai pulau Rote, ini harus kita jaga," ujarnya.

Michael kemudian meminta Kapolri Tito Karnavian mengusut siapa orang di balik penurunan bendera atau memasukkan bendera merah putih ke dalam selokan. Serta mengusut siapa pihak yang memviralkan masalah tersebut hingga bergulir menjadi peristiwa besar.

"Kejadian di dapil kami di Papua Barat sampai gedung dari pada dan juga berbagai fasilitas umum yang terkoyak seperti dimaksud. Ini harus diusut sebagai tuntas dan tegas. Karena kita adalah satu bangsa," tegas Michael.

Senada dengan itu, anggota DPR fraksi Gerindra dapil Papua, Steven Abraham meminta masalah itu diusut tuntas. Dia pun menyesalkan ada oknum TNI-Polri dalam video yang beredar diduga melontarkan kata bernada rasis.

"Ini harus diusut, ditindak. Bila perlu pejabat di atasnya harus dicopot. Pembiaran ini menimbulkan polemik yang luar biasa yang terjadi di tanah papua. Pembakaran demo bukan hanya di Papua Barat, di Jayapura, Sorong dan sebagainya," ujar Steven.

"Ini kalau tidak cepat kita tangani akan menimbulkan perpecahan yng luar biasa. NKRI yang sudah kita jaga bersama-sama harus kita junjung tinggi," sambungnya.

Steven juga menyesalkan sikap Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang bakal mengusir mahasiswa Papua. Menurutnya, sikap untuk mengusir tersebut malah menimbulkan rusuh.

"Ini salah satu pernyataan yang sangat merugikan NKRI kita. Bagaimana seseorang yang buat onar harus diusir pulang. Mau pulang kemana kita? ini tanah kita. Semua hak sama," tugasnya.