Rapat pengamanan Pemilu 2019, Wiranto petakan daerah rawan konflik

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Wiranto menyampaikan, penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu 2019 akan lebih rumit dibandingkan ajang Pemilu sebelumnya.

Hal itu disampaikan usai video conference terkait pengamanan Pemilu 2019 bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Mendagri Tjahjo Kumolo di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

"Pemilu 2019 lebih rumit, kompleks, massal dibandingkan Pemilu lalu. Karena secara serentak akan dilakukan pemilihan anggota legislatif, presiden dan wapres," tutur Wiranto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/9).

Menurut Wiranto, untuk pemilihan calon legislatif tingkat pusat dan daerah, paling tidak ada lima pilihan yang harus ditentukan masyarakat. Partai politik pun turut terlibat.

"Parpol juga tentu berkontestasi supaya eksis sebagai parpol dengan batas threshold empat persen itu. Kalau tidak lewat maka akan tersingkir diperpolitikan nasional," jelas dia.

Kemudian perorangan calon legislatif baik pusat maupun daerah juga berkompetisi. Termasuk tingkatan DPD sehingga akan banyak aktivitas Pemilu yang harus diamankan.

"Oleh karena itu kita coba mencari yang rawan untuk koordinasi, untuk diperbincangkan bersama. Apakah perhitungan, aktivitas di lapangan dan seterusnya," ujar Wiranto.

Untuk itu, pihaknya bersama TNI-Polri dan penyelenggara pemilu yakni KPU Bawaslu bekerjasama dalam menjaga situasi damai Pemilu 2019. Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat pun berkewajiban mengenali tanggung jawabnya masing-masing.

Petugas lapangan diimbau agar mengenali setiap masalah yang muncul di daerah tempatnya bertugas. Masalah tiap daerah berbeda dan perlu dikenali, dipahami, dan dicari jalan keluarnya.

"Prinsip kita, aksi pencegahan lebih baik daripada mengatasi setelah masalah ini. Dengan demikian kita nggak ada kerugian apa-apa," tutup Wiranto.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com