Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat penonaktifan Novanto bisa berubah karena hasil praperadilan

Rapat penonaktifan Novanto bisa berubah karena hasil praperadilan Setya Novanto diperiksa KPK. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi tim kajian Partai Golkar yang meminta Setya Novanto dinonaktifkan dan menunjuk Plt Ketua Umum Partai Golkar belum bisa dipastikan bakal dilangsungkan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, sampai hari ini pihaknya masih menunggu surat resmi dari Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

"Sampai saat ini secara resmi surat DPP Golkar tentang undangan rapat tersebut belum kami terima. Biasa di dalam mekanisme internal partai surat resmi itu ditandatangan Sekjen tentu bersama dengan kalau tidak Ketum ya ketua harian," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/10).

"Kami sebagai pengurus DPP akan standby terkait pelaksanaan rapat pleno yang dimaksud," ujarnya.

Orang lain juga bertanya?

Dalam rapat pleno ini mungkin akan ada beberapa dinamika dan perubahan. Apalagi usai Novanto menang dalam praperadilan.

"Karena mungkin ada perkembangan terkait hasil praper yang menyatakan Pak Setya Novanto telah memenangkan, tentu terjadi perubahan yang berbeda dari yang sebelumnya," ungkapnya.

Dia menuturkan, Novanto dimungkinkan hadir dalam rapat tersebut jika benar-benar sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun dia juga tidak menutup kemungkinan rapat tersebut bisa saja kembali diundur.

"Yang kedua ini kaitannya dengan sakitnya Pak Novanto yang hari ini saya mendapatkan informasi beliau akan pulang. Kalau situasi seperti itu bisa saja dimungkinkan Pak Novanto pertimbangannya akan hadir bisa jadi akan diundur," ucapnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
PTUN Tunda Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran Sebagai Wapres, Ini Alasannya
PTUN Tunda Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran Sebagai Wapres, Ini Alasannya

Gugatan dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersoalkan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) terpilih.

Baca Selengkapnya
Arteria Dahlan Sebut Masih Ada Kesempatan Anulir UU Pilkada Baru, Begini Caranya
Arteria Dahlan Sebut Masih Ada Kesempatan Anulir UU Pilkada Baru, Begini Caranya

Nantinya, publik tinggal meninjau secara formal seperti apa dan secara materil seperti apa.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PTUN Blak-blakan Nasib Gibran Sebagai Wapres Usai Digugat Megawati & Hasto PDIP
VIDEO: PTUN Blak-blakan Nasib Gibran Sebagai Wapres Usai Digugat Megawati & Hasto PDIP

Putusan PTUN ditunda hingga 24 Oktober 2024, usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini,  Siasat Akali Putusan MK?
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini, Siasat Akali Putusan MK?

Anggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sikap Pemerintah Setujui Kenaikan Tunjangan Usai Hakim Protes Hingga Ngadu ke DPR
VIDEO: Sikap Pemerintah Setujui Kenaikan Tunjangan Usai Hakim Protes Hingga Ngadu ke DPR

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas memastikan gaji dan tunjangan hakim segera naik

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya

Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Sidang Terakhir PK, Kubu Saka Tatal Yakin Novum Dikabulkan Hakim
Sidang Terakhir PK, Kubu Saka Tatal Yakin Novum Dikabulkan Hakim

Kuasa hukum berharap bahwa proses yang sudah dilalui selama persidangan bisa membuahkan hasil yang baik.

Baca Selengkapnya
Kronologi Mundurnya Putusan Gugatan PDIP Jadi Empat Hari Usai Pelantikan Prabowo-Gibran
Kronologi Mundurnya Putusan Gugatan PDIP Jadi Empat Hari Usai Pelantikan Prabowo-Gibran

Sidang ini ditunda sampai 24 Oktober 2024. Tepat empat hari setelah pelantikan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud Minta Pemilu Diulang, Ini Reaksi Tim Hukum Prabowo
Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud Minta Pemilu Diulang, Ini Reaksi Tim Hukum Prabowo

Otto Hasibuan mengingatkan dorongan pemilu ulang tidak bisa sembarangan dilakukan karena dapat berdampak pada agenda kenegaraan.

Baca Selengkapnya
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya