Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ratna Sarumpaet: Demo tuntut SBY mundur tidak langgar konstitusi

Ratna Sarumpaet: Demo tuntut SBY mundur tidak langgar konstitusi Demo 8 tahun SBY. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Seniman sekaligus aktivis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet mengatakan, demonstrasi yang akan dilakukannya pada 25 Maret mendatang, bukanlah sebuah bentuk pelanggaran konstitusi. Apa yang dilakukannya merupakan kehendak rakyat Indonesia yang menginginkan SBY mundur dari jabatannya.

"Apakah jika rakyat menginginkan SBY turun itu sebuah bentuk pelanggaran hukum? Demo menuntut presiden mundur itu tidak melanggar konstitusi. Justru yang dilakukan pemerintah dengan membuat ratusan Undang Undang yang berkiblat pada asing adalah sebuah bentuk pelanggaran konstitusi," ujar Ratna saat dihubungi, Selasa (19/3).

Lebih lanjut, seniman yang terkenal vokal ini mengatakan, ada banyak, bahkan hingga ratusan Undang-undang yang diterbitkan pemerintahan SBY yang berhubungan dengan pertambangan. "Ada ratusan Undang Undang melanggar UUD 1945 diciptakan di zaman SBY," ujarnya.

Ratna mengatakan, pemerintahan sekarang sudah secepatnya harus diturunkan. Dia menuturkan tidak perlu menunggu Pemilu 2014, karena menurutnya, pemerintahan sekarang sudah bermasalah.

"Pemerintahan sekarang sudah bermasalah. Mulai dari MPR, Presiden, hingga KPU. jadi tidak perlu menunggu hingga 2014," geramnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Intelijen Nasional Letjen TNI Marciano Norman menyatakan, tidak ada kekhawatiran dari pemerintah terkait isu demo berujung kudeta untuk menurunkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari jabatannya. Dia menilai, unjuk rasa tersebut sama dengan aksi-aksi yang terjadi sebelumnya.

"Itu tanggal 25 Maret memang ada kelompok berencana unjuk rasa yang tuntutannya adalah menurunkan presiden. Saya rasa unjuk rasa seperti ini sama seperti unjuk rasa lain," kata Marciano di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3).

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan-tindakan represif terhadap kelompok yang melakukan demo tersebut. Hanya saja, Marciano meminta kepada kelompok itu tetap dapat mengendalikan diri dan tidak berbuat anarkis. (mdk/did)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
SBY Akhirnya Beri Komentar tentang Demokrasi saat Ini: Saya Percaya Arti Kebenaran Politik
SBY Akhirnya Beri Komentar tentang Demokrasi saat Ini: Saya Percaya Arti Kebenaran Politik

SBY mengatakan, menjaga demokrasi itu penuh tantangan. Maka untuk menjaga demokrasi tersebut diperlukan perjuangan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Pimpinan MPR Sambangi Markas PKB untuk Bahas Amandemen UUD 1945
FOTO: Pimpinan MPR Sambangi Markas PKB untuk Bahas Amandemen UUD 1945

Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser

Arteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.

Baca Selengkapnya
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Etik terkait Klaim Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Etik terkait Klaim Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD

MKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.

Baca Selengkapnya
Bamsoet: Tidak Ada Amandemen, Apalagi Merubah Sistem Pemilihan Presiden di MPR
Bamsoet: Tidak Ada Amandemen, Apalagi Merubah Sistem Pemilihan Presiden di MPR

Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR

Baca Selengkapnya
FOTO: Setelah Gedung DPR, Kini Giliran KPU Dikepung Demonstran Tuntut Patuhi Putusan MK
FOTO: Setelah Gedung DPR, Kini Giliran KPU Dikepung Demonstran Tuntut Patuhi Putusan MK

Aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.

Baca Selengkapnya
Benarkah RUU Wantimpres Permintaan Prabowo? Begini Jawaban Baleg DPR
Benarkah RUU Wantimpres Permintaan Prabowo? Begini Jawaban Baleg DPR

Baleg DPR RI setuju RUU Wantimpres menjadi usulan inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Bamsoet Dilaporkan ke MKD Usai Klaim Semua Parpol Setuju Amandemen UUD 1945
Bamsoet Dilaporkan ke MKD Usai Klaim Semua Parpol Setuju Amandemen UUD 1945

Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.

Baca Selengkapnya
FOTO: Padati Depan Gedung MK, Massa dari Forum Guru Besar hingga Aktivis 98 Rapatkan Barisan Kawal Konstitusi dan Demokrasi
FOTO: Padati Depan Gedung MK, Massa dari Forum Guru Besar hingga Aktivis 98 Rapatkan Barisan Kawal Konstitusi dan Demokrasi

Rombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.

Baca Selengkapnya
Surya Paloh Dukung Usulan Amandemen UUD 1994: Pilpres Tak Lagi Langsung, Presiden Dipilih MPR
Surya Paloh Dukung Usulan Amandemen UUD 1994: Pilpres Tak Lagi Langsung, Presiden Dipilih MPR

Wacana amandemen UUD 1945 dihembuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla

Baca Selengkapnya
Tolak Politik Dinasti, Ribuan Mahasiswa di Jember Demo Kawal Putusan MK
Tolak Politik Dinasti, Ribuan Mahasiswa di Jember Demo Kawal Putusan MK

Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Benny Vs Menkum Supratman Adu Mulut RUU Perampasan Aset di DPR: Jangan Main Cilukba
VIDEO: Emosi Benny Vs Menkum Supratman Adu Mulut RUU Perampasan Aset di DPR: Jangan Main Cilukba

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman terlibat adu mulut saat membahas status RUU Perampasan Aset

Baca Selengkapnya