Ratna Sarumpaet ke Komisi III DPR, kasih bukti korupsi Sumber Waras
Merdeka.com - Koordinator Gerakan Selamatkan Jakarta, Ratna Sarumpaet menyambangi gedung DPR. Ratna mengadu ke Komisi III DPR terkait dugaan keterlibatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Dia mengklaim punya bukti korupsi Sumber Waras.
Ratna memang sejak lama mengkritik kepemimpinan Ahok di Jakarta. Kritik semakin menjadi ketika Ahok memutuskan maju independen di Pilgub DKI.
"Karena kemacetan di KPK itu, kita merasa jangan-jangan KPK-nya kurang bahas (soal Sumber Waras). Makanya bahan itu kita kasih ke sini," kata Ratna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Menurut Ratna, dia berupaya memperkuat cita-cita reformasi. Maka dari itu, dia bersama timnya menelusuri kasus Sumber Waras.
"Ketika kebetulan yang terlibat diduga itu Pak Ahok, kita juga mencegah jangan sampai terjebak dalam pemilihan, kan mau pilkada mumpung ini belum terjadi, ini kan (kasus ini) hampir setahun," tuturnya.
Ratna sempat kecewa karena KPK mengungkapkan tidak ada keterlibatan Ahok dalam kasus tersebut. Padahal menurutnya ada penyalahgunaan wewenang.
"Bukan menggulingkan, bila di antara salah satu calon lain pun misalnya terduga korupsi, kita juga pasti persoalkan," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnya