Rawan bagi-bagi uang, Munas Golkar harus diawasi KPK

Merdeka.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mendatang dinilai akan gencar dengan praktik money politic (politik uang). Di mana pemilik suara atau orang-orang yang dianggap berpengaruh untuk menarik suara para kader akan mendapat suntikan dana segar.

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terlibat dalam pelaksanaan Munaslub nanti. Menurutnya praktik bagi-bagi uang dianggap tindakan melanggar hukum sekalipun tidak merugikan keuangan negara.

"KPK harus mulai mengawasi dari sekarang, mereka bisa dijerat korupsi karena itu memiliki embel-embel pejabat publik, dia bisa gubernur atau wakil gubernur, Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Golkar," tegas Donal dalam acara peluncuran hasil survei calon ketua umum Golkar di Resto Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Kamis (3/3).

Pada pelaksanaan Munas, terang Donal, tidak menutup kemungkinan pejabat dari berbagai penjuru nusantara yang merupakan kader Partai Golkar ikut hadir dan bermain. Kendati tidak mengambil dana negara, tindakan politik uang merupakan praktik yang tidak dibenarkan dan memberikan contoh yang tidak terpuji dalam dunia politik partai.

"Mereka bisa dijerat dan nanti Munaslub KPK harus datang ke lokasi," ungkap dia.

Dia menambahkan, diperkirakan praktik politik uang sudah terjadi sebelum digelarnya musyawarah luar biasa Golkar. Kendati demikian ICW tetap berharap Golkar bisa menghindari tindakan tersebut yang diselaraskan dengan memilih calon ketua umum yang bersih dari tindak pidana korupsi.