Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ray Rangkuti nilai ongkos Pemilu 2014 rawan dikorupsi

Ray Rangkuti nilai ongkos Pemilu 2014 rawan dikorupsi Ray Rangkuti. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemilihan Umum (Pemilu) tinggal beberapa bulan lagi. Untuk menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan itu tentu membutuhkan dana tak sedikit. Namun demikian, besaran anggaran pemilu perlu ada pengawasan transparansi secara intensif.

Dari data anggaran penyelenggaraan pemilu dalam APBN 2014, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) mendapatkan dana sebesar Rp 22 triliun, sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) sebesar Rp 5 triliun.

"Negara harus dibebankan untuk mendanai kreasi-kreasi pejabatnya," ujar Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, (24/14).

Ray berpendapat, dari dana yang diperoleh KPU dan Bawaslu , ada dana yang tidak jelas fungsinya yakni pembentukan semacam relawan.

"KPU bentuk relawan, Bawaslu juga bentuk relawan demokrasi tapi tidak jelas fungsinya apa, padahal itu memakai uang negara yang besar dan fantastis sekali," ujarnya.

Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui berapa besar anggaran untuk pengalokasian dana tersebut. Sebab, dari pengalaman pemilu tahun kemarin KPU dan Bawaslu telah tersangkut dengan praktik korupsi.

"Bahkan untuk pemilu 2014 ini nampaknya akan sama dengan periode 2009 atau 2004, justru komisioner KPU tersangkut korupsi. Buktinya tahun lalu KPU dan Bawaslu justru membeli mobil mewah," ujarnya.

(mdk/mtf)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?

Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Di Sidang Paripurna DPR, Puan Celetuk Biaya Politik Mahal
VIDEO: Di Sidang Paripurna DPR, Puan Celetuk Biaya Politik Mahal "Menang Kalah Keluar Banyak Uang"

Puan menyinggung soal konstitusi di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Minta Pemilu 2024 Dikawal karena Ada Konflik Kepentingan
Sekjen PDIP Minta Pemilu 2024 Dikawal karena Ada Konflik Kepentingan

Terlebih, hasil survei menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Sindir Gaya Hidup Komisioner KPU, Ungkit Sewa Jet hingga Main Wanita
Komisi II DPR Sindir Gaya Hidup Komisioner KPU, Ungkit Sewa Jet hingga Main Wanita

Perubahan gaya hidup tersebut lantaran mendapatkan kucuran anggaran Pemilu sebesar Rp56 triliun.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II Cecar KPU Gunakan Mobil Maung: Uang Rakyat Jangan Dipakai Hal Tidak Penting
Anggota Komisi II Cecar KPU Gunakan Mobil Maung: Uang Rakyat Jangan Dipakai Hal Tidak Penting

Rezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram

Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nama Senator Komeng Menggema di Acara Lemhanas, Refly Harun
VIDEO: Nama Senator Komeng Menggema di Acara Lemhanas, Refly Harun "Uhuy"

Pakar Hukum Tata Refly Harun mengatakan alasan Pilkada, Pileg, hingga Pilpres mahal karena pertemuan calon dengan pemilih membutuhkan biaya.

Baca Selengkapnya
Jika Jadi Presiden, Anies Bakal Dorong Pengesahan RUU Pendanaan Partai Politik
Jika Jadi Presiden, Anies Bakal Dorong Pengesahan RUU Pendanaan Partai Politik

Anies juga berjanji memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat berperan dalam memburu koruptor.

Baca Selengkapnya