Follow
Ray Rangkuti nilai ongkos Pemilu 2014 rawan dikorupsi
Merdeka.com - Pemilihan Umum (Pemilu) tinggal beberapa bulan lagi. Untuk menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan itu tentu membutuhkan dana tak sedikit. Namun demikian, besaran anggaran pemilu perlu ada pengawasan transparansi secara intensif.
Dari data anggaran penyelenggaraan pemilu dalam APBN 2014, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) mendapatkan dana sebesar Rp 22 triliun, sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) sebesar Rp 5 triliun.
"Negara harus dibebankan untuk mendanai kreasi-kreasi pejabatnya," ujar Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, (24/14).
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pemilu? Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, hingga pengaturan tahapan pemilu.
-
Apa arti 'kedaulatan berada di tangan rakyat' dalam pemilu? Seperti yang dijelaskan dalam UU Pemilu, arti dari 'kedaulatan berada di tangan rakyat' adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
-
Siapa yang berperan dalam Pemilu? Penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara mandiri oleh lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
Ray berpendapat, dari dana yang diperoleh KPU dan Bawaslu , ada dana yang tidak jelas fungsinya yakni pembentukan semacam relawan.
"KPU bentuk relawan, Bawaslu juga bentuk relawan demokrasi tapi tidak jelas fungsinya apa, padahal itu memakai uang negara yang besar dan fantastis sekali," ujarnya.
Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui berapa besar anggaran untuk pengalokasian dana tersebut. Sebab, dari pengalaman pemilu tahun kemarin KPU dan Bawaslu telah tersangkut dengan praktik korupsi.
"Bahkan untuk pemilu 2014 ini nampaknya akan sama dengan periode 2009 atau 2004, justru komisioner KPU tersangkut korupsi. Buktinya tahun lalu KPU dan Bawaslu justru membeli mobil mewah," ujarnya.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD akan menghasilkan kecurangan.
Baca Selengkapnya
Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca Selengkapnya
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Puan menyinggung soal konstitusi di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan pemilu tahun ini.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut bakal menjadi bahan dalam merancang paket undang-undang terkait politik melalui instrumen omnibus law.
Baca Selengkapnya
Terlebih, hasil survei menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya
Mahfud menambahkan, hal tersebut akan menimbulkan banyak cukong, yang nantinya akan menghambat kinerja para kepala daerah
Baca Selengkapnya
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca Selengkapnya
Perubahan gaya hidup tersebut lantaran mendapatkan kucuran anggaran Pemilu sebesar Rp56 triliun.
Baca Selengkapnya
KPK menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
Baca Selengkapnya
Rezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.
Baca Selengkapnya