Reaksi parpol pendukung saat Jokowi ingat reshuffle

Merdeka.com - Di tengah gencarnya isu reshuffle jilid II pasca PAN dan Golkar bergabung dengan pemerintah, tetiba Presiden Joko Widodo (Jokowi) nyeletuk tentang perombakan kabinet. Hal itu saat menghadiri acara Haul mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Hal ini bermula ketika Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang memberi tausiyah menanyakan jumlah menteri yang ada di dalam Kabinet Kerja yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU).

"Saya jadi ingat reshuffle kalau begini," kata Jokowi dalam sambutannya di Haul Taufik Kiemas di Jl Teuku Umar, Jakarta, Rabu (8/6).

Jokowi lantas menjawab ada enam orang menteri yang dari NU.

"Sebelum melanjutkan, saya mau klarifikasi pada pak kiai mengenai menteri NU. Tadi diam-diam saya hitung ada enam pak kiai. Dari NU itu ada. Muhammadiyah, karena pak Haedar (Ketua Muhammadiyah) nggak tanya, saya tidak hitung," katanya yang disambut tawa.

Pernyataan Jokowi ini kemudian membuat partai pendukung pemerintah Jokowi-JK bereaksi. Ada yang khawatir jabatan menteri bakal diambil PAN dan Golkar, ada juga yang mendesak reshuffle dilakukan di pos-pos yang dianggap lemah.

Berikut reaksi-reaksi partai pendukung pemerintah saat Jokowi ingat reshuffle, dihimpun merdeka.com, Jumat (10/6):

PDIP bilang Jokowi sedang bercanda

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menilai, pernyataan Presiden Jokowi soal reshuffle hanyalah respon spontan yang penuh candaan. Hal tersebut terkait sambutan Jokowi di Haul mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas."Itu kan pernyataan spontanitas menjawab candaan ceramahnya ketua umum PBNU," ungkap Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).Ketua fraksi MPR ini berujar, sebelumnya Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan di antara menteri kabinet Jokowi, belum ada orang NU. Lalu kemudian presiden secara spontanitas menjawab candaan itu."Sebelum beliau memberi sambutan ternyata sudah menghitung-hitung ternyata ada 6 orang NU yang sudah menjadi menteri. Jadi NU ada di dalam. Terucaplah kalimat, saya (Jokowi) jadi ingat reshuffle," ujarnya.Anggota komisi III DPR ini tidak mempermasalahkan jika masing-masing orang menafsirkan ungkapan Jokowi tersebut sebagai momen jelang reshuffle kabinet jilid II. Namun dia mengingatkan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi."Tapi sekali lagi untuk menyangkut pelaksanaan reshuffle kabinet, menurut Undang-Undang Kementerian negara bahwa keputusan mengenai kapan, siapa, mengapa, siapa diganti siapa itu hak prerogatif presiden. Hak subjektif presiden," tuturnya.Basarah juga mengatakan, hasil Munaslub Partai Golkar tidak masalah jika dijadikan salah satu landasan untuk reshuffle jilid II kabinet kerja Jokowi-JK. Sebab menurutnya reshuffle juga harus menyesuaikan dengan momentum politik."Untuk reshuffle itu selain memperhitungkan kompetensi dan kapasitas kabinet yang beliau pimpin, kan juga harus menghitung konstelasi politik di luar eksekutif, pemerintahan. Jadi sah-sah saja kalau Munaslub Golkar dijadikan salah satu parameter atau konsideran bagi presiden untuk mengambil keputusan," bebernya."Jadi kita tunggu subjektivitas Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan terkait dengan wacana reshuffle kabinet itu," imbuhnya.

PKB minta Jokowi copot 3 menteri ini

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR Maman Imanulhaq menilai dalam waktu dekat reshuffle jilid II Kabinet Kerja Jokowi-JK perlu diwujudkan. Sebab jika perombakan kabinet tersebut hanya menjadi isu, justru akan membuat kinerja menteri turun."Saya rasa berkali-kali pak presiden mengungkapkan perlunya reshuffle. Perlu segera, karena isu reshuffle oleh presiden membuat beberapa menteri tidak nyaman dan tidak optimal dalam bekerja," kata Maman saat dihubungi, Kamis (9/6).Menurut anggota komisi VIII DPR ini, ada beberapa kementerian yang layak mendapatkan jatah perombakan. Misalnya saja menteri biang permasalahan pasokan daging menjadi langka."Soal masalah daging yang tidak bisa terpenuhi. Beberapa kementerian yang berhubungan dengan daging yang perlu direshuffle," tuturnya.Selain itu sejauh ini menurut Maman, ada ketidaksesuaian kerja antar kementerian. "Misalnya Mentan, Pak Amran berkali-kali membicarakan soal harga daging, bukannya itu kewenangan mendag? Kan harus menjamin ketersediaan, tapi tidak bisa memenuhi," ujarnya."Juga soal menkeu dan bappenas harus memikirkan, bagaimana," imbuhnya.Namun Maman menegaskan bahwa hal tersebut hanya penilaian berdasarkan kinerja saja. Terkait eksekusi reshuffle, partainya enggan mendesak Presiden Jokowi.

NasDem optimis menterinya aman di kabinet

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi berharap jatah posisi menteri berlatar belakang partai politik tidak direshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ungkapan tersebut dia munculkan ketika disinggung soal Jaksa Agung HM Prasetyo mantan politikus NasDem direshuffle."Kenapa jatah parpol, parpol justru penting karena punya kursi di parlemen, tidak terlalu penting mengurangi jatah parpol karena masih ada jalan keluar lain," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).Anggota komisi III DPR ini menganggap perombakan kabinet kerja memang hak prerogatif Jokowi. Namun menurutnya, Jokowi pasti memiliki pertimbangan tidak akan mendepak representasi partai politik yang mendukungnya menjadi presiden."Kami yakin kepada moral politik Presiden Jokowi, beliau tak akan pernah berpikir, hadir teman baru, teman lama dibuang, kami punya keyakinan itu, kita firm mendukung Presiden Jokowi," tuturnya.Akan tetapi dia menilai reshuffle memang langkah politik penting. Maka dari itu harus penuh pertimbangan."Misal untuk pertimbangan kepentingan pemerintahan, dia akan melihat apakah dengan pergantian ini apakah mendukung kestabilan pemerintah. Bagi partai yang telah ada tak masalah, presiden pasti mengambil pertimbangan yang matang, seluruh langkah awal pasti dikomunikasikan dengan pendukungnya," pungkasnya.