Reaksi Sumarsono soal sisa dana kampanye Ahok buat Transjakarta
Merdeka.com - Tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, menargetkan dana kampanye putaran kedua bisa terkumpul Rp 25 miliar. Meskipun mereka memiliki sisa dana kampanye putaran pertama Rp 4,8 miliar.
Jika dana kampanye putaran kedua tak habis terpakai, atas saran Ahok, sapaan Basuki, dana itu akan disumbangkan untuk pembelian Transjakarta Cares.
Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menegaskan ide itu sah-sah saja. Asalkan, sudah lebih dulu dilaporkan ke KPU DKI Jakarta. "Kalau ada sisa dana kampanye itu dilaporkan ke KPUD, proses kemudian setelah dilaporkan ke KPU atau diberikan ke bantuan sah-sah saja ke mana pun juga," kata Sumarsono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/3).
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
"Bantu orang miskin atau Transjakarta juga boleh, namanya sudah dana netral," sambung dia.
Namun jika tidak dilaporkan kemudian secara tiba-tiba diberikan timses untuk DKI, tentu saja tidak dibenarkan. Meskipun tujuannya baik untuk membantu sejumlah program di Jakarta.
"Kalau ada bantuan dikembalikan dan masuk kas negara melalui KPU. Bukan hanya transjakarta, siapa pun gak masalah. Kan yang penting indikasinya bukan kampanye tapi hibah. Mekanismenya saya pikir nggak seperti itu. Laporkan ke KPU dan uang dikembalikan KPU, setahu saya itu," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, lanjut Sumarsono, jabatannya singkatnya sebagai Plt akan dipakai untuk fokus menyukseskan Pilgub DKI putaran kedua. Tujuannya pilkada bisa berjalan tentram hingga pasangan pemenangan resmi diumumkan.
"Jadi yang lain-lain selama itu tidak jadi prioritas di zaman saya, tidak saya tangani dulu. Tapi saya berharap mungkin selama pilkada sampai selesai pilkada enggak ada penggusuran supaya menciptakan iklim kondusif. Tidak akan dilakukan menjelang pilkada," tegas pria yang akrab disapa Soni ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pramono-Rano Karno Rp100 juta bersumber dari kantong pribadi berdasarkan rilis KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.
Baca SelengkapnyaKetiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Nurochman-Heli Suyanto, Firhando Gumelar-Rudi, dan Dayanti-Kresna Dewanata Phrosakh.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaAriza bilang, hal ini dimaksudkan agar kontestasi Pilkada Jakarta jelang pencoblosan 27 November 2024 berlangsung tertib.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSri menjelaskan setiap paslon wajib melaporkan awal dana kampanye hingga pukul 22.00 Wita, Rabu (24/9).
Baca SelengkapnyaBila merujuk pada pelaksanaan Pilgub Jateng sebelumnya, dana kampanye yang ditetapkan Rp70 miliar.
Baca SelengkapnyaRelawan saat ini merupakan merupakan elemen tak terpisahkan dalam demokrasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaKPU Jatim sudah membuat batas maksimal pengeluaran dana kampanye untuk Pilkada Jatim 2024 yakni sebesar Rp492.224.647.000.
Baca SelengkapnyaSejak 25 September-23 November kemarin, para paslon mulai memasuki masa kampanye.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, jika ada pelanggaran dalam pemberian sumbangan tersebut, maka Bawaslu musti menindak dengan tegas.
Baca Selengkapnya