Reaksi Taufik cs dituntut warga DKI 7 hari lengserkan Ahok

Merdeka.com - Pada Jumat (20/5), tiga kelompok massa turun secara bersamaan mendemo Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Demo dilakukan di depan Gedung Balai Kota Jakarta dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam orasinya mereka mengkritisi gaya kepemimpinan Ahok, sapaan Basuki, yang dinilai tidak pro rakyat kecil. Ahok juga dinilai tak santun dalam berkata-kata dan berprilaku.

"Ahok ini sampah. Ini negara dan rumah kita. Mari kawan-kawan kita berjuang dan turunkan Ahok," ucap seorang orator.

Mereka menuntut agar DPRD sebagai wakil rakyat mendengar aspirasinya. Pendemo meminta DPRD lewat hak angket yang dimiliki segera melengserkan Ahok karena kebijakannya bikin susah rakyat kecil.

"Hari ini kita meminta DPRD untuk menurunkan Ahok. Mereka ada di gedung depan ini. Kita yang menghantarkan mereka ke sini, tapi kenapa kita yang digusur," teriak massa.

Mereka memberikan tenggat waktu satu pekan pada DPRD segera bersikap. Saat bertemu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) yakin hal itu tak susah dilakukan

"Masa satu orang saja enggak bisa sih. Saya lihat kita ini perlu bersatu. DPRD dikatain dewan perampok. Saya suka pikir kenapa ya? Karena satu Ahok. Ahok enggak ada hebatnya kok. Hoki aja diajak Jokowi jadi wakil. Apa hebatnya? Katanya konglomerat," katanya.

"Ini akan jadi sejarah karena masyarakat bersama-sama menumbangkan Ahok."

Usai bertemu, perwakilan massa mengklaim Taufik berjanji akan ajukan hak angket ke DPRD untuk melengserkan Ahok.

Menanggapi tuntutanan warga, Taufik berjanji sebagai pimpinan DPRD DKI Jakarta akan terus berkomunikasi hingga mendapatkan progres terkait permintaan HMP. Setidaknya, kata dia, sudah ada dua partai yang setuju dengan langkah tersebut, Gerindra dan Golkar.

"Kita akan komunikasikan dulu, perwakilan Golkar, Gerindra kan sudah mau tadi di pertemuan, ya sudah tinggal fraksi partai lain yang harus dikomunikasikan," terang Taufik.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini akan mengupayakan agar kuorum dari permintaan HMP ini. Hal ini dikarenakan ada partai seperti Partai Nasdem dan Partai Hanura yang merupakan partai pendukung Ahok.

"Politik ini dinamis belum tentu, ya kita akan terus komunikasikan sama fraksi-fraksi," tutup Taufik.

Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku belum tahu isi tuntutan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) yang berunjuk rasa di depan gedung Balaikota, Jakarta, Jumat (20/5) kemarin. Dia bahkan mengklaim belum mengetahui adanya perwakilan demonstran yang diterima pihak DPRD.

"Saya belum ketemu dengan pak Taufik, nanti saya tanya dulu masalahnya apa," kata Prasetyo di GOR Ciracas, Jakarta, Sabtu (21/5).

Prasetyo memastikan, partainya bakal menentukan sikap terkait tuntutan tersebut.

Dalam kesempatan lainnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat menolak berkomentar terkait aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) yang menuntut gulingkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dia menyerahkan sepenuhnya tuntutan AMJU kepada DPRD DKI. "Ya biarkan saja itu proses di DPRD," kata Djarot di GOR Ciracas, Jakarta, Sabtu (21/5).

Meski menyerahkan kepada anggota dewan, Djarot menolak disebut menyepakati tuntutan warga tersebut. Dia kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya permintaan warga itu ke anggota dewan DKI.

"Sepakat? Itu proses di DPRD, biarkan berjalan," pungkas Djarot sembari meninggalkan wartawan.