Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Refly Harun Harap Jokowi Bentuk Tim Pakar Rumuskan UU Pemilu

Refly Harun Harap Jokowi Bentuk Tim Pakar Rumuskan UU Pemilu Refly Harun. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan dirinya sempat berharap saat Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih menjadi presiden, bakal menyelesaikan sejumlah persoalan fundamental di Indonesia. Termasuk soal Undang-Undang Pemilu.

"Ketika Presiden Jokowi terpilih, saya berharap dia menjadi presiden yang tercerahkan untuk membereskan persoalan fundamental bangsa ini karena tidak ada lagi beban untuk periode ketiga. Salah satunya bagaimana dia buat tim pakar untuk merumuskan UU Pemilu yang ideal," katanya dalam diskusi daring, Selasa (19/5).

Dalam pandangannya, langkah menyusun RUU Pemilu tidak perlu lagi dilakukan dari awal. Mengingat sudah ada sejumlah kajian yang berasal dari organisasi masyarakat. Sayangnya RUU Pemilu kembali disusun oleh DPR.

"Tidak perlu start dari nol. Kajian-kajian dari organisasi masyarakat sipil kan sudah ada. Tinggal diadu konsepnya, diperbaiki. Rupanya RUU-nya masih dibuat DPR juga," ujarnya.

Karena itu, Refly mengungkapkan, persoalan yang kerap menjadi polemik, seperti parliamentary dan presidential threshold masih akan dipertahankan dalam RUU Pemilu. "Kalau dibuat DPR sudah pasti parliamentary threshold, presidential threshold tetap akan dipertahankan. Termasuk threshold di Pilkada," ungkapnya.

Sebab ambang batas atau threshold tersebut merupakan alat bagi partai untuk 'meraup' keuntungan dari calon-calon yang akan bertarung dalam pemilu.

"Kalau dari situ sudah kacau saya kira memang pemimpin-pemimpin yang dihasilkan akan berat bagi kita untuk amanah terutama di level daerah," tandasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR soal Putusan MK:  Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat

DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak

Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.

Baca Selengkapnya
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya