Refly Harun: Sudah jadi menteri ngapain nyaleg?
Merdeka.com - Ada beberapa menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan menjadi caleg pada Pemilu 2019 mendatang. Seharusnya pimpinan parpol yang kadernya telah menjadi menteri mengikhlaskan yang bersangkutan untuk tetap konsentrasi menjadi menteri dan jangan diminta menjadi caleg.
Menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, adanya menteri yang terjun menjadi caleg merupakan bentuk kekeliruan paradigmatik.
"Kenapa? Ini sistem pemerintahan presidensial bukan parlementer. Dalam parlementer, menteri memang harus nyaleg. Kenapa? Karena dia harus menguasai mayoritas parlemen untuk pemerintah. Karena itu menteri-menteri harus nyaleg karena kan sistem pemerintahan parlementer, parliemantary government. Tapi ini sistem pemerintahan presidensil. Dia sudah jadi menteri ngapain dia nyaleg?" jelasnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Siapa yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran? Otto tidak menjelaskan mengenai posisinya dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang. 'Tanya saja kepada Pak Presiden,' ujar Otto.
-
Apa posisi calon menteri Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo dengan calon menteri? 'Ada yang sudah mengusulkan dan sedang diprofiling disimulasikan ya nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketua umum yang bersangkutan,' kata Dasco, saat diwawancari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).
-
Apa syarat caleg terpilih maju pilkada? Caleg terpilih itu harus bersedia mengundurkan diri.
Refly menilai ada dua alasan para menteri menjadi caleg. Pertama takut tak akan diangkat menjadi menteri pada pemerintahan berikutnya dan kedua parpol yang bersangkutan membutuhkan menteri ini untuk meningkatkan perolehan suara.
"Makanya harusnya partai politik yang kadernya jadi menteri itu sudahlah relakan, diwakafkan istilahnya. Iya kan. Mestinya begitu. Dia sudah bekerja demi kepentingan bangsa dan negara. Sudah diwakafkan saja. Cari kader-kader yang lain," sarannya.
"Ini kan enggak. Bahkan ketua umumnya sendiri jadi menteri atau elite-elitenya jadi menteri. Jadi diwakafkan. Cari kader yang lain. Barulah bernegara kita benar," lanjutnya.
Jika para menteri terjun menjadi caleg, maka waktunya akan terbagi untuk kampanye. Ini dikhawatirkan menurunkan kinerja yang bersangkutan.
"Coba bayangkan ini sembilan bulan menuju Pemilu sudah gonjang ganjing enggak karuan. Menteri-menteri ini kan pasti akan berkampanye. Enggak mungkin akan diam saja. Apalagi beban dia sebagai vote getter itu tinggi. Dia kan tidak hanya untuk dirinya sendiri. Bila perlu ia menolong partainya untuk mendapatkan lebih dari satu kursi," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak diatur menteri harus mengundurkan diri untuk menjadi calon legislatif.
Baca SelengkapnyaSejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju diketahui masuk daftar tim sukses capres dan cawapres pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menanggapi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, pilihan mengundurkan diri lebih baik.
Baca SelengkapnyaSaat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaGolkar tidak membantah bakal mendapat jatah lima menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar meyakini, masyarakat akan lebih senang jika pejabat ikut kontestasi tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia mengaku dirinya fokus mengerjakan tugasnya sebagai menteri.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya