Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rekomendasi Pansus, DPR Minta Pemerintah Perdalam Kajian Rencana Pemindahan Ibu Kota

Rekomendasi Pansus, DPR Minta Pemerintah Perdalam Kajian Rencana Pemindahan Ibu Kota Zainuddin Amali. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - DPR telah memberikan rekomendasi hasil kajian panitia khusus (pansus) pemindahan ibu kota dalam rapat paripurna akhir periode 2014-2019, Senin (30/9). Isi rekomendasi tersebut meminta pemerintah mengkaji lebih dalam pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Kita memahami apa yang disampaikan pemerintah, tetapi kita, fraksi-fraksi minta diperdalam lagi kajiannya. Kemudian melengkapi dengan perbandingan-perbandingan," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Amali menjelaskan apa yang dimaksud perbandingan. Menurutnya perlu ada perbandingan antara merehabilitasi Jakarta dengan memindahkan ibu kota.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi perbandingan-perbandingan semoga saat pemerintah akan maju dengan RUU sudah komprehensif. Tetapi, kita memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah. Begitulah garis rekomendasinya," ungkapnya.

Lanjutnya, masih ada satu fraksi di DPR yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota itu. Sedangkan fraksi lainnya fraksi ingin kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kita diperdalam.

"Memang ada yang keberatan itu dilakukan sekarang yakni PKS. Kemudian ada yang minta diperdalam yakni sekitar delapan fraksi. Kemudian, posisi Gerindra itu jangka panjang, banyak hal yang diminta sebagai prasyarat kalau kita pindah itu banyak hal yang harus dipenuhi. Termasuk yang saya bilang tadi termasuk perbandingan-perbandingan," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan, tadi pihaknya hanya menyampaikan pandangan fraksi secara tertulis dalam rapat paripurna. Hal selanjutnya diserahkan sepenuhnya ke pemerintah.

"Kita serahkan kepada pemerintah," ucapnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II

Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Pemindahan IKN: Itu Gagasan Soekarno dan Soeharto
Jokowi soal Pemindahan IKN: Itu Gagasan Soekarno dan Soeharto

Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.

Baca Selengkapnya
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia

DKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan

PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa

Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Baca Selengkapnya