Relawan GoJo sindir Jusuf Kalla, jangan memikirkan posisi melulu
Merdeka.com - Gabungan Relawan Jokowi mempertanyakan langkah yang diambil partai Perindo terkait gugatan masa jabatan presiden dan wapres di MK. Selain pada Perindo, relawan juga menilai langkah Jusuf Kalla yang menjadi pihak terkait dalam gugatan UU Pemilu itu dinilai kurang elok sebagai negarawan.
Koordinator Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Malarangeng mengatakan, seharusnya semua pihak bisa menjaga semangat reformasi. Keputusan Perindo dan JK menggugat ke MK dinilai bisa mengganggu stabilitas politik. Apalagi jelang pendaftaran Capres Cawapres.
"Kenapa tinggal dekat pendaftaran atau lima minggu jelang pendaftaran masuk gugatan. Negarawan harus berpikir soal negara selanjutnya jangan memikirkan posisi melulu. Saya mengimbau semua pihak bisa menjaga stabilitas politik," kata Rizal di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang mengajukan gugatan sengketa Pilpres? Sementara gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Paslon nomor urut 2 ataupun 3 tidak menyentuh kepada perkara sengketa pemilu sebagaimana yang dimaksudkan di dalam undang-undang.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rizal menegaskan, aturan soal waktu jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas. Menurut dia, UU Pemilu 2017 yang terdapat di pasal 169 huruf n sebagai turunan UUD '45 pasal 7 juga sudah menjaga semangat reformasi.
"Aturan dasar itu jangan diutak utik apalagi itu sudah sangat jelas. Jangan lagi mencari celah. Maksudnya saya itu kalau mendiskusikan soal ini ya jangan tinggal 5 minggu pendaftaran," tegas Rizal.
Seperti diketahui, pasal 169 huruf n melarang presiden dan wakil presiden menjabat lebih dari dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Hal ini yang mengganjal Jusuf Kalla bisa kembali maju jadi cawapres di Pilpres 2019.
Perindo menggugat pasal tersebut. Pasal 169 huruf n di UU Nomor 7 tahun 2017 itu dinilai tak sejalan dengan Pasal 7 dalam UUD 1945.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie pun bertanya lebih lanjut tentang Bara JP saat masing-masing Pelapor memperkenalkan diri.
Baca SelengkapnyaSejumlah tokoh senior dan deklarator relawan Projo (Pro Jokowi) mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden RI 2024-2019.
Baca SelengkapnyaGanjar berharap relawannya setia dan tidak memberi dukungan kepada capres sana sini.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, partai politik masih mencari format koalisi yang jelas. Selain itu, cawapresnya juga belum jelas.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaEros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta seluruh relawan tidak melakukan provokasi dan fitnah.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTercatat sudah dua relawan Jokowi disambangi Relawan Prabowo 08 yakni Relawan Pro Jokowi (Projo) dan Barisan Rakyat Jokowi Presiden (Bara JP).
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaNetralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo secara terang-terangan mengaku cawe-cawe.
Baca Selengkapnya