Rencana 'bersih-bersih' PSI jika lolos ke DPR dapat dukungan
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin memangkas anggaran DPR jika berhasil menempatkan wakilnya di parlemen nanti. Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyambut baik niat positif tersebut. Pasalnya, DPR merupakan lembaga yang masih memiliki rapor merah di masyarakat.
"Tentu niat bersih-bersih merupakan agenda yang bagus. Seharusnya memang jadi agenda seluruh parpol, mengingat masih ada catatan merah terkait DPR saat ini. Misal anggota DPR terlibat korupsi, penempatan jabatan strategis di DPR dalam rangka memuluskan proyek tertentu, seterusnya," kata Almas saat dikonfirmasi, Senin (29/10).
Meski demikian, Almas menuturkan, gebrakan 'bersih-bersih' tersebut akan sulit direalisasikan jika hanya menjadi agenda satu partai politik yakni PSI. "Harus dijadikan agenda bersama," imbuhnya.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
Kemudian, pemotongan anggaran tersebut juga perlu dilihat di mana masalahnya. Apakah soal besaran anggaran, penggunaan, atau pelaporannya. Namun, Jika memang besaran anggaran ternyata melebihi kebutuhan, kata Almas, memang perlu dipangkas.
"Tapi kalau soal penggunaan dan pelaporan, mungkin sebaiknya yang diperbaiki adalah masalah tata kelola dan sistem pelaporannya," imbuh Almas.
Lebih lanjut dia meminta PSI juga perlu mengkaji terlebih dahulu soal pemangkasan tersebut. Supaya kebijakan yang diambil tepat sasaran. "Prinsipnya, semangat bersih-bersihnya harus diapresiasi," tandasnya.
Sementara, Koordinator ICW Donal Fariz juga melihat positif tawaran 'bersih-bersih' yang ingin dilakukan PSI.
"Yang ditawarkan itu kan konsep bersih-bersih internal DPR, setiap konsep yang positif tentu bisa diapresiasi," katanya saat dihubungi, Minggu (28/10).
Walau masih sebatas rencana, Donal minta partai besutan Grace Natalie tersebut fokus bekerja supaya lolos parliamentary treshold dan bisa duduk di DPR RI pada Pemilu 2019.
"Itu kan planning. Yang utama itu sekarang PSI fokus ke upaya lolos parliamentary treshold," imbuhnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan melakukan gebrakan jika bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR. Partai yang dipimpin Grace Natalie ini akan melakukan bersih-bersih anggaran DPR yang berlebihan.
Juru bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan, fasilitas-fasilitas yang berlebihan adalah berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, kata dia, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.
"Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang, nah fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.
Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya ke blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Elektabilitas PSI terus meningkat walaupun saat ini masih belum lolos parlementary threshold.
Baca SelengkapnyaPerolehan suara PSI di tingkat legislatif provinsi dan tingkat Kabupateb/Kota naik 4 kali lipat.
Baca SelengkapnyaPSI memiliki dua survei internal yang menunjukkan mereka lolos ke DPR.
Baca SelengkapnyaPSI diminta tetap mengawal proses perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan melakukan evaluasi, agar bisa lolos pada Pemilu mendatang.
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnya17 poin rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP yang dibacakan langsung Puan Maharani
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaMenurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, tidak mudah untuk menggolkan RUU Perampasan Aset di DPR.
Baca SelengkapnyaKomitmen untuk pemberantasan korupsi juga akan dilakukan terhadap kader PSI.
Baca SelengkapnyaKepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat
Baca Selengkapnya