Follow
Rencana Sandiaga Hapus UN Sempat Diperdebatkan di Internal BPN
Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno berkomitmen menghapus sistem Ujian Nasional (UN) pada sistem pendidikan di Indonesia. Dia beralasan, mahalnya biaya digelontorkan, tidak setara dengan antusiasme pelajar kala dihadapkan dengan UN.
Bila terpilih, Sandiaga tak langsung dapat meniadakan UN secara semaunya. Mantan Wagub DKI ini akan berhadapan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tata kelola pendidikan Indonesia, termasuk UN.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso menjelaskan, pihaknya sudah mempertimbangkan mengenai rencana penghapusan UN tersebut. Karenanya, rencana revisi akan menjadi tindakan utama untuk meniadakan UN dan diganti menjadi sistem ujian sesuai minat dan bakat masing-masing pelajar.
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Apa yang Rektor Unika tolak? Namun permintaan itu ditolak. Rektor Unika menegaskan bahwa kampus harus menyuarakan kebenaran dan harus bersikap netral dalam politik.
-
Kenapa sistem undian berubah? Dengan adanya perubahan format kompetisi, terdapat lebih banyak kemungkinan, sehingga proses ini tidak dapat dilakukan secara manual.
-
Kenapa UU MD3 tidak direvisi? 'Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini,' kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Siapa yang mengatakan UU MD3 tidak direvisi? 'Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini,' kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Siapa penyelenggara UTBK? Penyelenggaranya adalah LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi).
"Kami akan merevisi sesuai apa dengan apa gagasan kami," katanya di Media Center BPN, Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Dia mengaku, gagasan Sandiaga dalam debat terkait penghapusan UN, menjadi perdebatan di kalangan internal BPN. Sejumlah tokoh pendidikan diundang BPN untuk berdiskusi, mengungkap pandangan pro dan kontra. Namun menurut dia, apa yang dinyatakan Sandiaga dalam debat adalah sebuah keputusan pemimpin.
"Apa yang dikeluarkan Bang Sandi adalah pilihan seorang pemimpin, dia yang mengumumkan sebagai pilihannya," tegasnya.
bila gagasan penghapusan UN ditolak saat Prabowo-Sandiaga menjabat, menurut Sekjen Partai Berkarya ini, pihaknya akan mengumumkan ke publik bahwa hal tersebut masih ditentang dan kandas direalisasikan.
"Kalau partai-partai oposisi tidak berkehendak, karena mengubah UU itu tergantung DPR, kalau DPR dikuasai dengan yang menentang, tinggal presiden umumkan ke rakyat gagasannya masih kandas di Parlemen," tutup Priyo.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menkes mengatakan, pencopotan dekan FK Unair tersebut bukan wewenang dirinya
Baca Selengkapnya
Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca Selengkapnya
Abdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca Selengkapnya
Rektor memastikan kegaduhan pascapencopotan gelar guru besar 2 profesor tak menggangu proses belajar mengajar.
Baca Selengkapnya
Pencopotan Budi Santoso dari Dekan FK Unair ini menuai reaksi publik. Mahasiswa hingga tokoh nasional mengkritik keras keputusan tersebut.
Baca Selengkapnya
Muhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.
Baca Selengkapnya
Bahlil mengaku belum mengetahui soal penangguhan gelar doktornya tersebut.
Baca Selengkapnya
Budi Gunadi Sadikin menegaskan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sudah mengizinkan pemerintah untuk mendatangkan dokter asing.
Baca Selengkapnya
Megawati menjelaskan tugas pemerintah saat ini menyiapkan sumber daya manusia progresif.
Baca Selengkapnya
Komentar negatif tersebut muncul usai beredar kabar pencopotan Budi Santoso dari Dekan FK Unair karena permintaan Budi Gunadi Sadikin.
Baca Selengkapnya
Ketua Panitia Khalid Muhammad mengatakan Anies batal menjadi pembicara ini dikarenakan Rektorat UGM tidak memberikan izin kegiatan.
Baca Selengkapnya
Kabar ini merebak usai Budi Santoso dicopot dari Dekan FK Unair.
Baca Selengkapnya