Rentetan Aksi Kudeta Menggulingkan AHY

Merdeka.com - Partai Demokrat sedang dirundung masalah. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada gerakan perebutan paksa Partai Demokrat dilakukan 5 orang. Mereka kader partai, mantan kader dan pihak di lingkaran Istana.

Upaya mengkudeta AHY dari kursi ketua umum dari berbagai cara. Pelaku ini melakukan komunikasi melalui telepon hingga pertemuan langsung.

Tujuan mengambil alih ketua umum Partai Demokrat, kata AHY, akan digunakan pelaku untuk kendaraan politik Capres 2024.

Modus yang dipilih para pelaku merebut kekuasaan AHY di Demokrat lewat jalur Kongres luar biasa atau KLB. Untuk memenuhi syarat KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak. Kader dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah besar.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap AHY.

Tak lama AHY memberikan keterangan, pengurus Demokrat membocorkan keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam upaya menggulingkan AHY. Temuan ini membikin elite Demokrat panas.

Ramai-ramai mereka membuka siasat Moeldoko mengobok-obok internal partai. Politikus Demokrat Andi Arief, Moeldoko mencatut Presiden Joko Widodo.

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," kata Andi.

Moeldoko mengakui beberapa pihak dari partai Demokrat sempat bertemu dirinya. Dia mengklaim pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan keluh kesah dari partai yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan disebut-sebut terjadi di Hotel Aston pada 27 Januari 2021 lalu. Sejumlah kader Demokrat hadir dalam pertemuan tersebut.

"Ya yasudah dengerin saja, saya sih sebenarnya prihatin dengan situasi itu dan saya bagian yang mencintai Demokrat dan muncul isu," kata Moeldoko.

Dia pun mengakui tidak hanya pihak dari partai Demokrat yang ditemui. Seluruh pihak pun ditemui oleh dirinya.

Mulai dari keluh kesah hingga berswafoto. Dia juga tidak keberatan terkait namanya dibicarakan menjadi salah satu gerakan untuk menduduki Partai Demokrat.

Subur Sembiring dan Rencana KLB

Bukan kali ini saja kursi kepemimpinan AHY digoyang. Awal-awal terpilih memimpin Demokrat, AHY sudah diuji. Lagi-lagi masalah muncul dari internal. Senior Partai Demokrat Subur Sembiring mempermasalahkan SK pengurus Partai Demokrat 2020-2025 pimpinan AHY.

Ia juga menuding kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY belum disahkan Kemenkum HAM. Subur dkk sampai menemui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Klaim Subur ketika itu, Kongres V Partai Demokrat bodong. Alasannya tidak ada keputusan kongres hingga notulensi agenda.

"Itu kan dokumen kalau enggak ada mana bisa disahkan menteri kan. Sekarang dasar menteri mengesahkan apa?" kata Subur pada Juni 2020 lalu.

Pendiri Partai Demokrat Achmad Mubarok meyakini ada orang di luar partai yang ingin menggoyang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketum. Sayang, Mubarok tak mau mengungkap siapa orang tersebut.

Namun Mubarok menegaskan, manuver yang dilakukan senior Demokrat Subur Sembiring dengan menemui Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Selasa (9/6), dibiayai oleh orang tersebut.

"Ada yang biayai si Sembiring (Subur Sembiring)," kata dia.

Meskipun demikian, dia enggan menyebutkan secara gamblang siapa yang membiayai Subur Sembiring. Sebab malah akan membuat langkah tersebut menjadi semakin besar.

Dia melihat manuver Subur tak perlu dibesarkan. Semakin menjadi bahan pemberitaan, menurut dia, justru itu yang menjadi tujuan kelompok tersebut.

AHY, Kudeta Itu Bisa Jadi Nyata

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, AHY jangan menganggap sepele kudeta tersebut. Upaya pendongkelan itu nyata.

Bahkan, AHY bisa saja bernasib sama dengan Tommy Soeharto yang dikudeta Muchdi PR dari Partai Berkarya yang mendapat pengesahan dari Menkumham.

"AHY sedang dan akan didongkel kekuasaanya. Kudeta itu bisa nyata," kata Ujang ketika dihubungi, Senin (1/2).

Ujang enggan menilai apakah kudeta ini karena kegagalan AHY menyolidkan partai kurang dari satu tahun kepemimpinannya. Hanya saja, kursi ketua umum Partai Demokrat sedang diincar.

"Soal belum bisa menyolidkan. Bisa iya dan bisa juga tidak. Saya melihatnya, ada yang memang sedang mengincar kursi ketum Demokrat," ucapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menduga, nama Presiden Joko Widodo hanya terseret dalam kudeta ini. Nama Jokowi dimanfaat untuk kepentingan politik tersebut.

"Bisa saja Jokowi dibawa-bawa untuk kepentingan pihak tertentu. Atau Jokowi dijual-jual oleh oknum tertentu itu," jelas Ujang.

Ujang pun menilai, Demokrat seharusnya membeberkan lebih jauh bukti-bukti yang dimiliki atas dugaan kudeta tersebut.

"Namun di politik tak ada yang tak mungkin. Cuma memang tuduhan itu harus dibuktikan. Dan Demokrat sudah membeberkan bukti-buktinya," jelasnya.