Rentetan Kasus Korupsi Jerat Kader Karena Golkar Menguasai Banyak Jabatan Publik
Merdeka.com - Partai Golkar kembali diterpa isu korupsi bertubi-tubi. Empat kader partai beringin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebulan terakhir.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (Ipo), Dedi Kurnia, mengatakan kasus korupsi kader Golkar bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap partai. Menurutnya, kasus korupsi pejabat banyak disorot oleh publik.
"Beruntun kader parpol terjerat kasus pencurian, mufakat jahat korupsi, bisa berdampak pada perolehan suara karena menurutnya kepercayaan publik. Terlebih kondisi hari ini kasus pencurian oleh pejabat publik sedang banyak disorot," katanya lewat pesan tertulis, Kamis (21/10).
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana cara individu melawan korupsi? Setiap individu memiliki peran penting dalam memerangi korupsi melalui tindakan-tindakan yang sederhana. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain adalah menolak untuk terlibat dalam praktik suap, melaporkan setiap tindakan korupsi yang terlihat, serta mendukung upaya transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, menjalani kehidupan dengan prinsip integritas juga merupakan langkah yang sangat berarti.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Dedi menyebut, partai politik harus bersikap tegas terhadap kadernya yang mencuri uang rakyat. Golkar harus mengecam dan memecat kadernya yang korupsi.
"Parpol harus tegas ambil kebijakan populis, menyatakan kecaman hingga pemecatan tanpa menunggu waktu, karena bagaimanapun publik akan melihat komitmen pemberantasan korupsi oleh parpol," ujarnya.
Dedi menjelaskan kemungkinan penyebab kader Golkar korupsi berturut-turut. Menurut dia, karena partai beringin terlanjur mengakar dan menguasai jabatan publik.
"Karena Golkar terlanjur mengakar dan menguasai banyak jabatan publik. Sehingga maklum jika koruptor lebih banyak dari mereka, tetapi jika dalam persentase, mungkin tidak sebanding dengan banyaknya kader," ucapnya.
Meski begitu, Dedi mengatakan, korupsi tidak dapat secara langsung dikaitkan oleh kultur parpol, melainkan terikat dengan pribadi masing-masing. Namun, parpol dapat membendung kadernya dengan membuat sanksi sangat tegas.
"Semisal tidak saja memecat, tetapi juga melaporkan tindakan rasuah sebagai pencemaran nama baik organisasi, pengkhianatan pada kode etik anggota, dan lainnya, sehingga memberatkan hukuman," tukasnya.
Sebelumnya, Partai Golkar kembali diterpa isu korupsi bertubi-tubi. Empat kader partai beringin tersebut ditangkap penegak hukum dalam sebulan terakhir.
Bahkan mereka yang ditangkap bukan kader sembarangan di Golkar. Mulai dari Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin hingga dua kepala daerahnya. Semuanya telah ditetapkan tersangka dan ditahan dengan berbagai kasus serta modus masing-masing.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Rohidin.
Baca SelengkapnyaWahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca SelengkapnyaPemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap personel kepolisian tersebut dilakukan pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, cara memberi efek jera adalah memiskinkan koruptor.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, tidak mudah untuk menggolkan RUU Perampasan Aset di DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca SelengkapnyaJelang akhir periode jabatan Presiden Jokowi, terdapat tiga kepala lemba negara diberhentikan tidak hormat dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaKedua jaksa yang terlibat korupsi itu dipecat sementara
Baca Selengkapnya