Reshuffle jilid II, PAN harap-harap cemas, Hanura pasrah

Merdeka.com - Setelah hiruk pikuk kasus 'Papa Minta Saham' yang membuat Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya, isu reshuffle kabinet kembali disuarakan terutama oleh politikus Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan mereka mengklaim reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menjelaskan, semenjak partainya bergabung dengan barisan pemerintah, belum pembicaraan serius dari Jokowi perihal jatah menteri buat PAN.

"Belum ada yang disampaikan secara terang-benderang dari Pak Jokowi. Tapi bisa jadi dalam waktu dekat ada reshuffle, kita kan enggak tahu, yang tahu hanya Jokowi saja," kata Yandri saat dihubungi merdeka.com, Senin (28/12).

Meski begitu, anggota komisi II DPR ini menegaskan partainya siap jika dimintai kapanpun. Akan tetapi dia enggan ikut campur mendorong ada reshuffle.

"Pokoknya kalau kita diminta Pak Jokowi, kita siap sajalah. Itu kan bukan maunya PAN, tapi Pak Jokowi sendiri. Kita kan juga enggak boleh ngatur presiden," tuturnya.

Sementara, Sekjen Partai PAN Eddy Soeparno menyerahkan hal tersebut sebagai hak prerogatif presiden. "Di internal partai kita serahkan sepenuhnya kepada ketua umum dan kita serahkan ke presiden sebagai hak prerogatif," ujar Eddy.

Jika PAN terkesan harap-harap cemas menanti kabar perombakan kabinet jilid II, Partai Hanura yang kini mendapat jatah dua menteri di Kabinet Kerja terkesan pasrah. Apalagi, beredar kabar, masuknya PAN akan menggusur salah satu kadernya.

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menyatakan bahwa partainya pasrah saja mengenai apapun yang terjadi dengan jika ada reshuffle kabinet kerja jilid II.

"Ya reshuffle itu prerogatif presiden, makanya silakan saja mau ganti kapan saja, siapa yang nambah, siapa yang berkurang, Hanura akan menerima dengan lapang dada, yang penting pemerintah menjadi lebih efektif dengan reshuffle ini," kata Dadang saat dihubungi, Senin (28/12).

Anggota Komisi X DPR RI ini menyarankan pada partai politik tidak meributkan masalah jatah menteri. Dia justru meminta agar semua partai politik lebih mengedepankan kepentingan bangsa.

"Jadi dalam kondisi bangsa seperti ini, jangan lagi mempersoalkan berapa jatah Parpol, atau misalnya menteri harus dari kalangan profesional atau parpol? Yang penting bisa bekerja dan tidak buat kegaduhan, itu menteri yang ideal," tuturnya.

Dadang juga menyerahkan reshuffle sepenuhnya kepada Presiden Jokowi sebagai hak prerogatif. Menurutnya Jokowi pasti paham mana menteri yang tak kerja efektif.

"Jadi saya kira presiden harus diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk merombak kabinet kerja ini, kalau perlu total agar kabinet mampu dengan cepat merespon harapan rakyat," pungkasnya.