Reshuffle jilid pertama dinilai berhasil, bagaimana yang kedua?

Merdeka.com - Direktur Eksekutif IndoBarometer, Mohamad Qodari menilai reshuffle jilid pertama yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Kabinet Kerja dinilai berhasil. Beberapa menteri yang menggantikan posisi yang dicopot Jokowi sudah cukup bagus ketimbang sebelumnya.

"Kalau reshuffle jilid pertama itu saya istilahkan reshuffle Menko, jadi lebih ke aspek koordinasi, dibandingkan teknis," jelas Qodari usai mengisi diskusi dengan topik 'Partai Dakwah Sedang Berbenah' di Jalan Gereja Teresia nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).

Dia menyebutkan beberapa menteri yang kinerjanya lebih bagus dari menteri sebelumnya yaitu Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang menggantikan Tedjo Edhi Purdjiatno serta Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menggantikan Sofyan Djalil.

"Darwin lebih otoritatif dibandingkan dengan Sofyan Djalil, Luhut lebih otoritatif dibandingkan Tedjo, jadi ini relatif berhasil," tutur Qodari.

Qodari menambahkan, tantangan yang kini dihadapi Jokowi adalah meningkatkan kinerja para menteri yang kinerjanya masih bersifat teknis. Presiden, lanjut dia harus punya menteri teknis yang kompeten, dan bisa dipercaya.

"Hanya dua kriteria itulah pemerintahan bisa berjalan," tegas Qodari.

Meski dinilai berhasil, Qodari membandingkan perombakan kabinet di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih terkendali ketimbang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

"Zaman SBY lebih relatif terkendali dan terprediksi karena memang dia otoritasnya penuh, dia presiden juga ketua partai (Demokrat)," ungkap Qodari.

Di era Jokowi, pemerintahan dan reshuffle kabinet terlihat lebih dinamis. Hal ini terjadi lantaran banyaknya kompromi antara Jokowi sebagai presiden dengan partai-partai pendukungnya.

"Karena dia presiden tetapi dia bukan ketua partai, sehingga tarik menarik bukan hanya dirinya dengan oposisi tapi juga presiden dengan partai pendukungnya," terang Qodari.

Tidak hanya itu, persoalan yang harus dihadapi Jokowi dianggap lebih kompleks dibanding yang dialami SBY dalam masa kepemimpinannya. Hal itu ikut mempengaruhi keputusan Jokowi sekaligus menjadi tantangan besar di negara ini.

"Jadi kalo SBY dulu berhadapan cuma dengan satu pihak, kalo sekarang ini dengan dua pihak dalam dan luar jadi dinamikanya lebih intens, sehingga pengambilan keputusannya lebih sulit dan ini jadi tantangan Jokowi di mana presiden tak boleh berkompromi," tutup Qodari.