Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Reshuffle, kebutuhan atau beri jatah Golkar dan PAN?

Reshuffle, kebutuhan atau beri jatah Golkar dan PAN? reshufle Kabinet Kerja. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Isu reshuffle jilid II kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) semakin berembus kencang. Beberapa partai yang baru menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi diduga bakal mendapat jatah di kursi kabinet seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Meski isu reshuffle jilid II terus bergulir, Presiden Jokowi belum mengambil keputusan atas perombakan kabinet ini. Presiden hanya menyatakan dengan tegas bahwa dirinya terus mengevaluasi kinerja para pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Presiden Jokowi adalah pemimpin yang pandai memposisikan dirinya sebagai kepala negara. Presiden dinilai tidak ingin isu reshuffle ini menjadi lahan empuk bagi tokoh politik mengintervensi dirinya dalam mengambil keputusan.

Presiden, kata Pangi, bakal melakukan reshuffle jilid II dalam waktu dekat. Dalam perombakan tersebut, Presiden akan mengedepankan kebutuhan pemerintahan ketimbang kepentingan partai pendukung.

"Presiden ini paham apa yang harus dia lakukan. Dia tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik," ungkap Pangi saat berbincang dengan merdeka.com melalui sambungan telepon, Senin (25/7).

Ketika mereshuffle, Presiden diyakini bakal menggantikan menteri dengan kader parpol yang sama. Parpol yang baru menyatakan mendukung Presiden seperti Golkar dan PAN tidak akan mendapat ruang dalam kabinet kerja Presiden Jokowi.

"Tidak mungkin kader parpol yang sudah mendukung (Jokowi) pada Pilpres 2014 dia kurangi, tidak mungkin melepas begitu saja kemudian ambil baru (dari parpol yang baru menyatakan mendukung pemerintah) karena bisa memunculkan polemik," ujar Pangi.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
CSIS Nilai Prabowo Akomodir Partai Nonparlemen di Kabinet Merah Putih Demi Stabilitas Nasional
CSIS Nilai Prabowo Akomodir Partai Nonparlemen di Kabinet Merah Putih Demi Stabilitas Nasional

Langkah ini disebutnya untuk menunjukkan perhatian Prabowo dalam menghindari potensi ketidakstabilan dari berbagai kelompok kepentingan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Reshuffle Kabinet, NasDem: Bisa Saja Menteri Dilantik Sekarang Jadi Kabinet Prabowo-Gibran
Jokowi Reshuffle Kabinet, NasDem: Bisa Saja Menteri Dilantik Sekarang Jadi Kabinet Prabowo-Gibran

NasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kurangi Jatah Menteri NasDem di Kabinet, Surya Paloh: Masalahnya Apa?
Jokowi Kurangi Jatah Menteri NasDem di Kabinet, Surya Paloh: Masalahnya Apa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata sempat mengobrol dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet.

Baca Selengkapnya
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif
Muncul Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini, Zulhas: Presiden Punya Hak Prerogatif

Menteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat

Demokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya
Analisis CSIS Dampak Komposisi Kabinet Prabowo Didominasi Elite Parpol
Analisis CSIS Dampak Komposisi Kabinet Prabowo Didominasi Elite Parpol

Mayoritas para pembantu Prabowo itu berasal dari partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2024 lalu.

Baca Selengkapnya
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum

Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.

Baca Selengkapnya
Ketum Hanura OSO soal Reshuffle Kabinet: Waktunya Tinggal Sedikit, Apa yang Bisa Dibikin?
Ketum Hanura OSO soal Reshuffle Kabinet: Waktunya Tinggal Sedikit, Apa yang Bisa Dibikin?

"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Bakal Punya 44 Kementerian, Pengamat: Anggaran Habis Buat Gaji Menteri hingga Rawan Korupsi
Prabowo-Gibran Bakal Punya 44 Kementerian, Pengamat: Anggaran Habis Buat Gaji Menteri hingga Rawan Korupsi

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Baca Selengkapnya
Kementerian Era Prabowo-Gibran Ada yang Dipisah dan Digabung
Kementerian Era Prabowo-Gibran Ada yang Dipisah dan Digabung

Muzani juga memastikan akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Gerindra: Jangankan 5, Mungkin Bisa Lebih
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Gerindra: Jangankan 5, Mungkin Bisa Lebih

Tetapi, Dasco mengingatkan persoalan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.

Baca Selengkapnya
Mencari Cawapres Prabowo Setelah Golkar dan PAN Bergabung
Mencari Cawapres Prabowo Setelah Golkar dan PAN Bergabung

Koalisi gemuk ini diyakini akan mempersulit konfigurasi cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya