Reshuffle, kebutuhan atau beri jatah Golkar dan PAN?
Merdeka.com - Isu reshuffle jilid II kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) semakin berembus kencang. Beberapa partai yang baru menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi diduga bakal mendapat jatah di kursi kabinet seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Meski isu reshuffle jilid II terus bergulir, Presiden Jokowi belum mengambil keputusan atas perombakan kabinet ini. Presiden hanya menyatakan dengan tegas bahwa dirinya terus mengevaluasi kinerja para pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Presiden Jokowi adalah pemimpin yang pandai memposisikan dirinya sebagai kepala negara. Presiden dinilai tidak ingin isu reshuffle ini menjadi lahan empuk bagi tokoh politik mengintervensi dirinya dalam mengambil keputusan.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Bagaimana Prabowo menentukan susunan kabinetnya? Prabowo Subianto telah membagi pertemuan mengenai susunan kabinet menjadi dua sesi. Pertemuan pertama dilakukan di kantornya yang terletak di Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo menerima para ketua partai KIM. Dalam sesi ini, mereka membahas komposisi kabinet, alokasi kementerian, serta calon-calon nama menteri yang akan diusulkan.
-
Bagaimana Prabowo menyusun kabinetnya? Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi,' imbuh dia.
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Kenapa Kabinet Hatta II dibentuk? Kabinet yang dipimpin oleh Mohammad Hatta ini dibentuk setelah para pemimpin Indonesia, yang ditangkap oleh pasukan Belanda setelah Agresi Militer Belanda II, kembali ke ibu kota Yogyakarta.
Presiden, kata Pangi, bakal melakukan reshuffle jilid II dalam waktu dekat. Dalam perombakan tersebut, Presiden akan mengedepankan kebutuhan pemerintahan ketimbang kepentingan partai pendukung.
"Presiden ini paham apa yang harus dia lakukan. Dia tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik," ungkap Pangi saat berbincang dengan merdeka.com melalui sambungan telepon, Senin (25/7).
Ketika mereshuffle, Presiden diyakini bakal menggantikan menteri dengan kader parpol yang sama. Parpol yang baru menyatakan mendukung Presiden seperti Golkar dan PAN tidak akan mendapat ruang dalam kabinet kerja Presiden Jokowi.
"Tidak mungkin kader parpol yang sudah mendukung (Jokowi) pada Pilpres 2014 dia kurangi, tidak mungkin melepas begitu saja kemudian ambil baru (dari parpol yang baru menyatakan mendukung pemerintah) karena bisa memunculkan polemik," ujar Pangi.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Langkah ini disebutnya untuk menunjukkan perhatian Prabowo dalam menghindari potensi ketidakstabilan dari berbagai kelompok kepentingan.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata sempat mengobrol dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaDemokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaMayoritas para pembantu Prabowo itu berasal dari partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca Selengkapnya"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.
Baca SelengkapnyaPengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.
Baca SelengkapnyaMuzani juga memastikan akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo mendatang.
Baca SelengkapnyaTetapi, Dasco mengingatkan persoalan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaKoalisi gemuk ini diyakini akan mempersulit konfigurasi cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya