Resmi, Revisi UU MD3 dimasukkan ke Prolegnas 2016

Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly secara resmi memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016. Usai kesepakatan tersebut, Baleg DPR akan menyerahkan hasil rapat tersebut ke pimpinan DPR.

"Saya baru saja menandatangani surat untuk dikirim ke Pimpinan DPR dan akan menindaklanjuti melalui rapat pimpinan setelah rapat pimpinan akan diagendakan melalui Bamus dan akan dibawa ke paripurna DPR tentang pengesahan," kata Wakil Ketua Baleg yang juga Ketua Panja Prolegnas, Firman Soebagyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12).

Firman mengatakan, tidak mengetahui apakah pimpinan DPR langsung menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti hasil rapat Baleg dengan pemerintah tersebut. Sebab, dia mengatakan, hanya ada satu pimpinan DPR yang saat ini berada di Gedung DPR dan sisanya sedang melakukan kunjungan kerja.

"Apakah satu orang ini dapat memutuskan? Rapat kan harus dipimpin minimal dua orang," ujarnya.

Meski demikian, Firman mengutarakan, tak menutup kemungkinan keputusan memasukkan revisi UU MD3 ke Prolegnas tahun 2016 dapat segera disahkan dalam paripurna yang direncanakan digelar pada Kamis (15/12) besok. Terlebih, kata dia, apabila telah disepakati bahwa revisi UU MD3 dianggap urgen, maka bisa saja pembahasan revisi UU MD3 dibahas pada masa reses.

"Makanya tergantung sekarang dari pimpinan, mekanismenya sudah di sana. Kalau di sini tahapannya sudah selesai dan kita sudah menyelesaikan tugas kita di sini," ujarnya.

DPR akan menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang pada Kamis (15/14) besok. Setelah itu, DPR akan kembali memasuki masa reses.