Respons Koalisi Soal Jokowi Kantongi Nama-Nama Calon Menteri 2019-2024

Merdeka.com - Teka teki siapa calon menteri untuk kabinet presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II akan segera terungkap. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji segera mengumumkan nama-nama calon menteri yang ia pilih untuk membantunya di pemerintahan 2019-2024.

Pernyataan soal calon menteri itu, diucapkan Jokowi saat makan siang bersama pimpinan redaksi media massa di Istana Negara, Rabu (14/8). Dalam pertemuan itu Jokowi menegaskan nama-nama yang ia pilih jadi menteri juga sudah diberitahukan ke partai koalisi pendukungnya.

"Partai sudah diberitahu nama-nama anggota kabinet," kata Jokowi.

Hal itu langsung direspon oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang juga menjadi salah satu partai koalisi pendukung Jokowi. Dia justru mengaku belum mendengar siapa nama-nama menteri yang dipilih Jokowi. Namun, dia tak mempermasalahkan tersebut.

"Belum (dapat kabar). Mungkin saya, barangkali terakhir kali. Ya nggak apa-apa lah ya," kata Surya Paloh saat ditemui di Universitas Indonesia (UI) Salemba, JakartaPusat, Rabu (14/8).

Kendati tak diberitahu, Surya Paloh menegaskan kalau nama-nama yang akan menjadi anak buah Jokowi adalah hak prerogratif presiden terpilih. Termasuk soal komposisi menteri yang disebut akan berjumlah 55 persen dari kalangan profesional dan 45 persen dari kalangan partai politik.

"Apapun bentuknya, mau 25 persen, mau 35 persen itu hak prerogatif presiden," kata Surya.

Sedangkan Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani juga mengaku belum mengetahui siapa calon menteri yang dipilih oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dia mengaku ketua umumnya yakni Oesman Sapta Odang (OSO) yang paling tahu soal hal tersebut.

"Ya pastilah yang paling tahu itu ketua umum (Hanura). Nah sebagai ketua bidang organisasi saya belum mendapatkan informasi apapun. Biarlah info itu menjadi milik ketum untuk sementara waktu ya, karena kan baru per hari ini nih. Yang pada saatnya ketum itu akan disampaikan ke partai," kata Benny.

Benny juga tak banyak komentar soal komposisi menteri 45 persen untuk partai politik dan 55 persen untuk kalangan profesional. Kata dia, itu adalah hak prerogratif presiden.

"Sejak awal sikap Hanura tegak lurus pada konstitusi negara kita. Dimana urusan siapa yang jadi menteri kemudian darimana mereka berasal, ditempatkan di posisi apa, biarlah itu jadi hak prerogatif dari presiden," ungkapnya.

Sedangkan, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyambut baik Jokowi yang akan segera mengumumkan calon menterinya. Menurut dia langkah tersebut menunjukan kesiapan Jokowi memimpin Indonesia.

"Jadi penyelesaian lebih awal menurut saya itu lebih baik. Itu menunjukkan kesiapan Pak Jokowi. Dan pengetahuan yang menyeluruh terhadap orang-orang keadaan dan kebutuhan-kebutuhan bangsa kedepan," ujar Karding.

Karding menilai, langkah Jokowi dengan mengumumkan siapa saja calon menterinya perlu diapresiasi. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah memiliki gambaran yang jelas siapa saja yang akan membantunya menjalankan visi dan misi.

"Artinya memang Pak Jokowi sudah sangat memiliki pandangan dan gambaran yang nyata sejak awal siapa-siapa yang diharapkan menjadi kabinet membantu beliau yang kira-kira bisa mengawal visi misi beliau sehingga apa yang harapkan apa yang diarahkan apa yang dinginkan oleh beliau bisa menjadi satu kesatuan yang bisa bekerja sama dengan kriteria yang beliau sudah sampaikan," ucapnya.

Saat ditanya berapa jatah kursi yang diterima PKB dari Jokowi Karding justru tidak memberikan respon hingga saat ini. (mdk/rhm)