Revisi UU MD3 belum diundangkan, pelantikan pimpinan tambahan DPR ditunda

Merdeka.com - Pelantikan pimpinan tambahan DPR sesuai undang-undang MPR, DPR, DPD (MD3) yang disahkan ditunda. Rencananya, pelantikan tersebut dilaksanakan hari dalam sidang paripurna. Namun prosesnya belum rampung dan surat tersebut belum diundangkan.

Dalam hal ini, pasal 84 UU MD3 menyepakati jumlah pimpinan DPR menjadi 6 orang. Strukturnya terdiri dari satu Ketua DPR dan lima Wakil Ketua .

"Saat ini itu setahu saya undang-undang nya itu belum diterima kesekjenan kembali sebelum ditandatangani. Sehingga untuk pelantikan wakil ketua DPR itu tentunya akan menunggu sampai di undangkan," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

"Pelantikan wakil ketua DPR yang sesuai juga dengan undang-undang MD3 itu kan harus undang-undang nya harus di tanda tangani presiden terlebih dahulu, kemarin ini kan baru diputuskan, setelah itu dikirim ke presiden itu ditandatangani," tambahnya.

Maka dari itu, kata Agus, hari ini hanya ada pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPR yang mengundurkan diri karena ikut Pilkada 2018.

"Memang ada pelantikan hari ini tapi pelantikan PAW. Karena yang akan dilantik persis dari fraksi partai Demokrat yang tentunya sahabat sahabat saya. Kemarin yang maju di dalam Pilkada kan mengundurkan diri kemudian PAW nya dilantik hari ini," pungkasnya.