Revisi UU Pemilu mentok, DPR ingin rapat dengan Jokowi dan MK

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, institusinya menunggu respon Presiden Joko Widodo untuk rapat konsultasi terkait penyelesaian isu-isu krusial dalam Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang belum disepakati bersama.

"Info terbaru, kemarin Ketua DPR (Setya Novanto) sudah menyampaikan surat rapat konsultasi karena sudah ada surat dua sebelum lebaran dan sesudah lebaran. Kami tinggal menunggu saja, karena memang Presiden sedang sibuk di G20," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, dikstip dari Antara, Selasa (11/7).

Taufik mengatakan, konsultasi tersebut tidak harus dilakukan bersama Presiden, karena dapat diwakilkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan turut mengundang Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, melibatkan MK adalah institusi tersebut yang memutuskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak di 2019 karena meskipun MK tidak dapat memberikan fakta hukum, lembaga tersebut dapat menyampaikan amar putusan terkait filosofi pelaksanaan pemilu serentak dan ambang batas parlemen dan pencalonan presiden.

"Tentu kami berharap saat MK ikut, paling tidak 'standing' poinnya kajian seperti apa yg disampaikan oleh MK walaupun memang MK tidak ada kewenagan menyampaikan fatwa hukum tapi minimal diketahui putusan itu," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PAN itu pun berharap, dengan konsultasi bersama pemerintah, potensi kebuntuan pembahasan dalam Revisi UU Pemilu khususnya terkait ‘presidential threshold’ dapat diselesaikan.

Menurut dia, potensi kebuntuan terkait ‘presidential treshold’ sangat besar karena masing-masing pihak tidak mau mengubah arah kebijakan seperti 0 persen, 10-15 persen, dan 20-25 persen.

"Kalau kembali ke UU Pemilu lama maka akan terjadi perdebatan karena di UU tersebut belum mengatur sifat pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Jadi, menurut saya, tanyakan saja terlebih dahulu kajian filosofis dari MK yang menutuskan pertama kali pemilu 2019 secara serentak," katanya.

Sebelumnya, rapat pengambilan keputusan RUU Pemilu ditunda hingga Kamis (13/7) karena untuk memberi ruang bagi setiap fraksi melakukan lobi atas lima isu krusial tersebut.

Lima isu krusial yang sedianya disahkan dalam rapat tadi malam adalah ambang batas parlemen "parliamentary threshold", ambang batas pencalonan presiden "presidential threshold", metode konversi suara, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan sistem pemilu. (mdk/rnd)