Riak perpecahan suara Golkar di Pilgub Jabar

Merdeka.com - Keputusan DPP Golkar mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan anggota DPR Daniel Muttaqien membuat kader partai berlambang pohon beringin bergejolak. Pengusungan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien, dalam Pilgub 2018 mendatang dinilai sejumlah kader Golkar Jawa Barat sebagai langkah pragmatis.

"Kami, pengurus Partai Golkar menolak apa yang dilontarkan DPP. Kami menolaknya," kata Yayan Heryana yang juga ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Nagreg, Kabupaten Bandung, saat memberikan bersama sejumlah PK Partai Golkar di bilangan Jalan Burangrang, Kota Bandung, Selasa (7/11).

Yayan menilai, keputusan DPP itu dinilai sudah menyalahi aturan dan mengkhianati kader. Dia bahkan mengklaim seluruh PK yang ada di Jawa Barat mempunyai sikap yang sama terkait penolakan terhadap RK.

Selain menolak rekomendasi DPP, dalam kesempatan itu para ketua PK mengaku akan tetap mendukung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju sebagai calon gubernur dari Partai Golkar. Dedi Mulyadi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar sebelumnya digadang-gadang diusung dalam Pilgub Jabar 2018.

"Keputusan Itu sudah disepakati dan disetujui oleh semua kader dalam Rakerda di Karawang," ujarnya.

Tak hanya menolak rekomendasi DPP, para ketua PK pun meminta, Dedi Mulyadi, untuk mengambil sikap agar tidak menerima pengusungan terhadap Ridwan Kamil. ‎Bahkan, para ketua PK mengancam bahwa arus bawah tidak akan bergerak untuk menjadi bagian tim pemenangan Ridwan Kamil jika DPP kekeuh pada keputusannya.

"Kami siap menanggalkan baju. Bukan berarti keluar dari Golkar. Kami akan tetap mendukung Dedi Mulyadi kalaupun beliau maju menjadi pilgub tidak diusung Golkar," kata Yayan.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengaku memahami keinginan DPP Partai Golkar mengusung Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien. Mantan ketua DPD Partai Golkar Purwakarta dan Sekretaris Jenderal DPD Partai Golkar Jawa Barat ini melihat keputusan DPP menjadi bagian dari pendewasaan politik.

Namun menurutnya, keputusan DPP Partai Golkar itu tidak memperhatikan aspirasi kader. Dedi pun berharap keputusan DPP Golkar itu bisa diterima semua kader khususnya Jawa Barat.

"Siapa yang meninggalkan Partai Golkar? Yang ada itu, sikap elit DPP Partai Golkar yang sudah meninggalkan aspirasi kader. Sebagai Ketua DPD, saya akan terus menjalankan doktrin kekaryaan yang digariskan Partai Golkar," kata Dedi saat jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Senin (6/11) kemarin.

Di sisi lain, Golkar sudah menyiapkan sanksi bagi kader yang tidak mengikuti arahan DPP di Pilgub Jabar. Ini karena kesolidan merupakan kunci utama dalam meraih kemenangan dalam kontestasi politik.

"Ada semacam sanksi, karena kan itu peraturan yang harus dilaksanakan dan disepakati oleh semua kader," kata Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Jawa I Ratu Dian Hatifah saat dihubungi, Selasa (7/11).

Secara pribadi dan institusi partai, Setya Novanto menurut Ratu sudah memerintahkan kepatuhan kader di seluruh tingkatan dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi dukungan untuk Ridwan Kamil–Daniel Muttaqien.

Terkait aksi penolakan yang muncul dari arus bawah Golkar Jabar dan pernyataan kesolidan dukungan kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, menurut Ratu, Setya Novanto tidak akan mengubah rekomendasi tersebut. Bahkan Ratu mengimbau kepada Dedi Mulyadi agar tidak pindah partai, meski mendapat dukungan besar dari warga Jawa Barat dan calon partai pengusung seperti PDIP dan Hanura.

"Imbauan kami kepada Kang Dedi agar beliau tidak pindah partai, meskipun mendapatkan dukungan yang besar dari warga Jawa Barat untuk mencalonkan. Acuannya Kartu Tanda Anggota Golkar yang beliau pegang. Kalau tidak patuh, kami ada sanksi, Pak Setnov punya hak preogratif," pungkasnya.