Ridwan Hisjam: Ketum Golkar Berhak Buat Apa Saja, Termasuk Majelis Etik

Merdeka.com - Politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam membantah tuduhan majelis etik partai lembaga yang dibuat-buat. Meskipun dia mengakui, dalam AD/ART Golkar tak disebutkan majelis etik.

Namun, Ridwan menjelaskan, ketua umum Airlangga Hartarto berhak membuat badan tersebut untuk mengawasi jalannya kerja.

"Ketua umum dalam hal ini bisa membuat apa saja, misalnya majelis etik, itu kelasnya DPP Golkar, jadi majelis etik apakah itu sah? Sah," kata Ridwan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (6/8).

Dia menuturkan, yang terdapat dalam AD/ART Golkar adalah Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina. Tiga struktur itu di atas DPP. Namun, DPP bisa membentuk majelis etik di bawah naungan Ketua Umum dan Sekjen.

"Dan seingat saya itu diputuskan sudah di rapat pleno DPP Golkar itu majelis etik, tapi tingkatnya di bawah ketua umum, di bawah DPP Golkar," ucapnya.

Meski demikian, terkait pemanggilan Darul Siska, mestinya langsung dilakukan ketua umum dan sekjen. Sebab, majelis etik mengurus permasalahan di luar kepengurusan pusat. Sedangkan, Darul merupakan pengurus pusat. Sehingga menjadi aneh bila Darul dipanggil lembaga yang diurusnya sendiri.

"Sebaiknya pada pak Darul Siska karena salah satu ketua DPP seharusnya dia dipanggil oleh Ketua Umum, kan ini masalah Darul Siska masalah intern DPP, jadi seharusnya ketua umum atau Sekjen memanggil anggota, misalnya 'eh ada apa?'," tuturnya.

Polemik ini berawal dari surat terbuka Darul yang mengkritik keras Akbar Tanjung dan Agung Laksono yang dianggap terlalu partisan ke kubu Airlangga Hartarto jelang Munas Golkar. Terlebih, jadwal munas dalam rapat pleno DPP Golkar hingga kini belum ditentukan.

Tak lama setelah surat terbuka tersebut beredar, muncul surat Majelis Etik Golkar yang isinya memanggil Darul. Majelis etik dijadwalkan memanggil Darul pada Rabu (7/8).

Ridwan Hisjam tak mau menduga apakah majelis etik menjadi alat politik sepihak, lantaran bukan ketum Airlangga Hartarto langsung yang memanggil Darul. "Mungkin Pak Airlangga sedang sibuk," tandasnya.

Sebelumnya, fungsionaris Golkar M Syamsul Rizal mempertanyakan alasan majelis etik memanggil Darul. Bahkan dia menyebut ada indikasi abuse of power yang dilakukan oleh para pimpinan Golkar.

"Majelis Etik itu instrumen abuse of power yang tidak jelas tugas dan fungsi juga kedudukan lembaganya," kata Syamsul dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/8).

Dia menduga, dengan langkah ini ada kaitannya dengan perebutan kekuasaan di puncak pimpinan Golkar. Bahkan bisa mengooptasi langkah kandidat lain.

"Alat untuk mengooptasi langkah-langkah politik kandidat lain yang mau maju juga sebagai calon ketua umum. Menurut saya ini namanya abuse of power dan benar-benar melanggar AD/ART maupun PO partai," kata Syamsul.