Ridwan Kamil: Melihat Covid-19 Hari Ini, Pilkada Digeser 2021 Lebih Realistis
Merdeka.com - DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu sepakat Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Meski telah diputuskan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki pandangan berbeda.
Ridwan Kamil menilai penundaan Pilkada tahun depan lebih realistis jika melihat kurva kasus positif Covid-19 terkini. Dia meyakini Pilkada pada Desember 2020 tidak kondusif.
"Jadi saya pribadi cenderung melihat situasi Covid hari ini tidak meyakini akan kondusif di Desember. Pergeseran (penyelenggaraan Pilkada) ke tahun 2021 lebih realistis," kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6).
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Kenapa uang mengancam Pemilu 2024? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
-
Kenapa libur Ramadhan 2025 diusulkan? Berdasarkan informasi yang beredar, tujuan dari libur penuh selama Ramadhan adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat lebih fokus pada kegiatan keagamaan.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kapan anggaran Pemilu 2024 diberikan? Anggaran Pemilu 2024 sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejak 20 bulan lalu sebelum Pemilu diselenggarakan pada Februari mendatang.
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
Menurut dia, keselamatan nyawa pemilih dan penyelenggara pemilu harus menjadi yang utama. Apalagi, pilkada memiliki serangkaian tahapan yang panjang dan menimbulkan kerumunan orang.
"Jadi menurut saya jadwal (Pilkada) Desember itu jangan harga mati. Yang harus diutamakan keselamatan nyawa dari masyarakat. Covid-19 ini kan penyakit kerumunan. Dan proses Desember itu kan tidak hanya di Desember. Ada pendaftaran, kampanye," kata dia.
Meski demikian, Ridwan Kamil mengaku akan mengikuti instruksi pusat mengenai penentuan pelaksanaan Pilkada Serentak. Ini karena, Gubernur Jawa Barat merupakan perwakilan dari Pemerintah Pusat.
"Tapi kalau sudah diputuskan, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, saya harus mengamankan. Kami menghitung secara ilmiah. Risikonya apa," imbuh dia.
Namun, dia menyebut untuk saat ini, Pemerintah Provinsi Jabar tidak memiliki anggaran cukup jika harus menambah dana Pilkada, bila terjadi kekurangan dana penyelenggaraan. Pasalnya, anggaran yang ada telah dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Tapi, kalau tetap dipaksakan di Desember. Kalau boleh berpendapat, ya (lebih baik) digeser. Kami sudah tidak punya uang. Uang kita sudah habis buat Covid-19 dan bansos. Jadi kalau ada permintaan ekstra (untuk pelaksanaan Pilkada tahun ini) kami pasti kesulitan. Kecuali anggarannya digeser pada tahun depan," pungkasnya.
Pemerintah mengupdate perkembangan jumlah pasien Covid-19. Jumlah pasien positif Covid-19 hingga Jumat 12 Juni 2020, pukul 12.00 WIB, bertambah 1.111 orang. Sehingga total keseluruhan pasien positif Covid-19 menjadi 36.406 orang.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ridwan Kamil tegas membantah Dharma terkait Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang dianggap miskin usai Covid-19.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil jawab tantangan PDIP soal lawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, putusan MK membuat kontestasi Pilkada 2024 menjadi ramai. Semakin banyak pasangan calon yang ikut Pilkada, maka masyarakat akan diuntungkan.
Baca SelengkapnyaKPU telah memikirkan metode pengunaan Sirekap secara baik di Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 02 Dharma Pongrekun bertanya soal nasib pedagang sepatu Cihampeas di Bandung kepada Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya"Ini suatu realitas politik yang harus kita terima," kata Idrus.
Baca SelengkapnyaKepada warga Jakarta, pria asal Jawa Barat ini pun berpamitan dengan menyampaikan rasa terima kasihnya.
Baca SelengkapnyaDPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, pandemi Covid-19 membuat pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas sosial atau lock down secara besar-besaran.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut jika ada kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada seharusnya diatasi bukan ditunda.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Daerah Khusus Jakarta Ridwan Kamil berharap debat Pilkada ke depan tak seperti debat Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya