Risma Disebut Jadi Mensos, Kasus Korupsi Juliari Tetap Jadi 'Luka' PDIP
Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikabarkan ditawarkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Menteri Sosial pengganti Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial.
Mengenai penunjukan Risma yang juga sesama pengurus DPP PDIP, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai bisa saja hal itu untuk menutup 'luka' yang dibuat Juliari. Namun, citra buruk yang ditinggalkan Juliari karena kasus bantuan sosial akan sulit hilang.
"Mungkin saja itu sebagai upaya untuk menutup pikiran negatif itu ya. Tapi apa pun itu judulnya, image itu susah untuk dihilangkan," ujar Adi saat dihubungi, Senin (14/12).
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
Kasus korupsi bantuan sosial oleh Juliari selaku Mensos tetap menjadi luka bagi PDIP serta Presiden Joko Widodo. Jika Risma yang memiliki citra positif di publik belum tentu akan mengubah hal itu.
"Juliari akan tetap menjadi luka bagi PDIP dan bagi Jokowi karena telah melakukan tindak korupsi," jelas Adi.
"Kalaupun ada Risma, ya tidak bisa menutup 100 persen celah dan noda yang telah terjadi ini," imbuhnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini mengatakan, jika Risma berhasil sebagai Menteri Sosial, tentu akan dihargai sebagai kerjanya. Tak mungkin menutup luka yang dibuat pendahulunya.
"Kalau korupsi ya korupsi. Yang penting ke depan bagaimana menteri-menteri dari PDIP tidak kena kasus yang lain. Dan menteri PDIP di kementerian yang lain itu kerjanya bagus," kata Adi.
Selain itu, Adi meyakini meski Risma belum pasti menjadi calon menteri, jatah PDIP tak akan dikurangi. Jika tak mendapat kursi Mensos pun, PDIP bisa digeser ke posisi lain.
"Prinsipnya tidak mengurangi jatah menteri. Bisa dari PDIP atau pun partai lain atau profesional. Semua tergantung kebutuhan presiden," kata Adi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Risma masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaMenurut mantan Wali Kota Surabaya ini, memimpin suatu daerah memiliki tanggung jawab yang besar
Baca SelengkapnyaRoy menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyat.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I PDIP menyinggung soal keterlibatan Presiden dalam endorse salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaJokowi sendiri telah merestui Risma maju Pilkada Jatim 2024.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mengenai kedekatan Presiden RI Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Hasto mengatakan merupakan hal yang biasa.
Baca SelengkapnyaSaat ini, hanya tersisa satu menteri NasDem di Kabinet Indonesia Maju (KIM), yakni Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Baca SelengkapnyaSaat itu PDI Perjuangan mendukung Gibran dalam pencalonan Pilwalkot Solo
Baca SelengkapnyaRisma datang ke Istana di tengah isu dirinya akan mundur sebagai Mensos.
Baca SelengkapnyaNamun, Hasto menegaskan para menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk rakyat.
Baca SelengkapnyaDiketahui, untuk anggarannya berasal dari APBN tahun 2020 mencapai Rp753 miliar
Baca Selengkapnya