Risma tanpa lawan, apakah sudah diskenariokan?

Merdeka.com - Pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror terganjal proses administrasi menjadi calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Surabaya. KPUD Kota Surabaya memutuskan bahwa pasangan koalisi Demokrat dan PAN ini tidak lolos verifikasi. Sehingga Pilkada kota Surabaya terancam batal digelar 9 Desember 2015 mendatang.

KPUD mempersoalkan surat rekomendasi via scan yang diberikan PAN kepada Dhimam Abror saat mendaftar di Pilkada tidak sama dengan surat yang asli. Di samping itu, Dhimam Abror diketahui juga tidak memiliki laporan pajak, sehingga tidak memenuhi syarat normatif di KPUD.

Bukan kali ini saja Pilkada Surabaya terancam batal dihelat 2015. Beberapa waktu lalu, koalisi yang sama mengusung Dhimam Abror dan Haries Purwoko gagal menjadi lawan incumben Tri Rismaharini dan Wishnu Sakti Buana. Tiba-tiba Haries menghilang saat hendak daftar di KPU di detik terakhir pendaftaran.

Tudingan dari sejumlah kalangan pun berhembus. Partai politik disebut sengaja tak serius mengusung calon di Pilkada Surabaya karena takut dengan popularitas Risma yang luar biasa. Sehingga, ada niatan menjegal Risma maju tahun ini. Karena sesuai aturan, PKPU Nomor 12 tahun 2015, daerah yang memiliki calon tunggal, pilkada diundur pada tahun 2017.

Pengamat Politik dari UI Panji Anugrah mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa kasus ini terjadi akibat tidak seriusnya partai mencari lawan Risma di Surabaya. Menurut dia, partai terlihat tak serius karena khawatir dengan popularitas Risma di Surabaya.

"Tidak ada upaya untuk menyaingi Risma dengan popularitas yang sulit terbendung. Saya menduga bisa kemungkinan memang tidak ada keseriusan partai karena popularitas hampir sulit dikalahkan. Sehingga wajar jika muncul ada skenario untuk menjegal Risma dengan cara membuang waktu," kata Panji saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (31/8).

Menurut dia, memang bisa saja skenario buang waktu ini dilakukan oleh partai politik untuk mengalahkan Risma. Karena jika pilkada ditunda ke tahun 2017 nanti, maka popularitas Risma akan tergerus dan semakin mudah partai politik untuk mengalahkannya.

"Buang waktu sampai 2017, sehingga ada kesempatan dua tahun untuk menggerus popularitas Risma," tutur dia. (mdk/rnd)